REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Cina pada Selasa (18/4/2023), mengecam kritik terhadap kebijakannya dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh para menteri luar negeri negara-negara G7 setelah konferensi tingkat tinggi di Jepang.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin menilai pernyataan bersama para menteri G7 mengenai Taiwan, Laut Cina Timur dan Selatan, serta Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet, dalam konferensi pers reguler yang diadakan di Beijing.
Wang menuduh negara-negara G7 "menodai Cina" dan "mencampuri urusan dalam negerinya," serta mengatakan "pernyataan (G7) mencerminkan arogansi, sombong, prasangka, dan keinginan yang sadar dari kelompok itu untuk menahan dan memblokir Cina."
Ia juga mengatakan bahwa Taiwan adalah "tanah suci" Cina dan prinsip "Satu-Cina" adalah dasar perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
"Tindakan yang ditujukan untuk kemerdekaan Taiwan harus ditentang demi tercapainya perdamaian sejati di Selat Taiwan," katanya.
Menekankan masalah yang sehubungan dengan Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet sepenuhnya adalah "urusan dalam negeri" Cina, Wang mengatakan bahwa "tidak ada kekuatan asing yang berhak ikut campur, dengan dalih apa pun atau dengan cara apa pun."
Menunjuk bahwa situasi di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan umumnya stabil, ia mengatakan "negara-negara terkait harus menghormati upaya negara-negara di kawasan tersebut untuk menjaga perdamaian dan stabilitas serta berhenti menabur benih kekacauan dan menciptakan hubungan konfrontasi antarkubu."
Para menteri luar negeri dari kelompok negara-negara kaya G7 yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang, mengatakan dalam pernyataan bersama sebelumnya pada Selasa (18/4/2023) setelah konferensi tingkat tinggi selama tiga hari yang diselenggarakan oleh Jepang, bahwa perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan keamanan global "sangat diperlukan."
Pernyataan tersebut juga menuntut Cina untuk berhenti menggunakan ancaman, paksaan, intimidasi, dan kekuatan serta menyatakan keprihatinan tentang masalah di Laut Cina Timur dan Selatan, serta Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika