REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku prihatin dengan gugurnya prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin atas aksi penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dalam misi penyelamatan pilot Susi Air yang masih disandera KKB. Hasto merekomendasikan kepada pemerintah untuk tidak sekadar menganggap eksekutor Miftahul sebagai KKB, melainkan separatis.
"Kami sangat prihatin terutama korban dari TNI, bagaimanapun juga mereka pahlawan bangsa karena tugas TNI memang menjaga kedaulatan wilayah, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa di atas segalanya. Kami juga merekomendasikan kepada pemerintah bahwa mereka bukan lagi kelompok bersenjata," ujar Hasto dalam siaran persnya, Rabu (19/4/2023).
Hasto menilai, perubahan status KKB menjadi separatis membuat negara bisa bergerak serius menanggulangi kekerasan di Papua. Sebab, menurutnya, gerakan tersebut tidak hanya kriminal biasa tetapi sudah separatisme.
"Mereka adalah gerakan separatisme yang seharusnya negara kemudian jauh lebih serius menggunakan seluruh instrumen negara. Baik melakukan diplomasi internasional untuk memotong akses mereka ke luar negeri, kemudian melakukan pendekatan ke kalangan masyarakat, tokoh tokoh masyarakat, ke gereja, kemudian kelompok adat," ujar Hasto.
Karena itu, dia mendukung langkah Pemerintah lebih serius menanggani keamanan di Papua dan mengurangi berbagai korban dalam misi keamanan di Papua. Hasto melanjutkan, sehingga Pemerintah bisa melanjutkan pembangunan Papua lebih komprehensif untuk mengatasi berbagai ketidakadilan, melindungi hak hak wilayah atas tanah adat di Papua.
"Integrasi Papua ke Indonesia sudah sifat yang final dan tidak boleh ada negara mana pun dan pihak manapun yang menggangu kedaulatan kita dan di luar itu kami percaya bahwa Presiden Jokowi akan memimpin dan memberikan instruksi yang sangat khusus untuk melawan berbagai bentuk gerakan melawan kedaulatan negara," ujar Hasto.
PDIP meyakini Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan seluruh kepala staf serta seluruh komponen bangsa, akan lebih serius menanggani keamanan di Papua. Pemerintah diharapkan dapat mengurangi korban dan melakukan suatu operasi yang bersifat khusus dalam mengatasi berbagai tindakan separatisme. "Kami sebagai partai politik akan memberikan dukungan," ujarnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan operasi di Papua menjadi siaga tempur menyusul tewasnya Pratu Miftahul dalam misi penyelamatan Pilot Susi Air.
"Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu kita ubah jadi operasi siaga tempur," kata Yudo di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, Selasa (18/4).
Prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia usai diserang KKB di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4).
Saat itu, satgas tengah berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Mehrtens yang disandera KKB sejak awal Februari lalu. Pratu Miftahul dilaporkan terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Kemudian, ketika Pratu Arifin sedang dievakuasi, tiba-tiba KKB kembali menembak personel TNI lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika