REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Keputusan pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) terkait penetapan lebaran Idul Fitri dan Idul Adha hampir selalu bersamaan. 

Termasuk tahun ini, pemerintah dan NU diprediksi akan menetapkan awal Syawal atau lebaran Idul Fitri pada 22 April 2023. Walaupun, pemerintah masih akan menyelenggarakan Sidang Itsbat pada Kamis (20/4/2023) sore ini. 

Lalu yang menjadi pertanyaan, pernahkah lebaran NU dan pemerintah selalu sama? 

Ternyata, sejarah mencatat bahwa pemerintah dan NU pernah berbeda dalam menentukan lebarna Idul Fitri dan Idul Adha. Sejak pendirian Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) pada 1984, setidaknya ada empat peristiwa perbedaan penetapan awal bulan hijriah antara NU dan pemerintah. 

Uniknya, perbedaan lebaran Idul Adha terjadi pada masa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh NU yang saat itu menjadi presiden pada 2000. Berikut empat peristiwa perbedaan lebaran NU dan Pemerintah: 

Pertama, pemerintah dan NU berbeda saat menetapkan lebaran Idul Firi pada 1412 H atau 1992 M. Saat itu, NU menetapkan Idul Fitri pada Sabtu, 4 April 1992. Sedangkan versi pemerintah, Idul Fitri dirayakan pada Ahad, 5 April 1992. 

Kedua, NU dan pemerintah berbeda saat menetapkan lebaran Idul Fitri pada 1413 H atau 1993 M. 

Pada tahun itu, NU menetapkan Idul Fitri pada Rabu, 24 Maret 1993. Sedangkan pemerintah menetapkan Idul Fitri pada Kamis, 25 Maret 1993. 

Ketiga, perbedaan antara pemerintah dan NU dalam menetapkan lebaran Idul Fitri juga terjadi pada 1414 H atau 1994 M. 

Kala itu, Idul Fitri versi NU dirayakan pada Ahad, 13 Maret 1994. Sedangkan pemerintah menetapkan Idul Fitri pada Senin, 14 Maret 1994. 

Keempat, perbedaan antara NU dan pemerintah juga terjadi dalam penetapakan lebaran Idul Adha 1420 H atau 2000 M. Pada masa pemerintahan Gus Dur ini, NU menetapkan Idul Adha pada Jumat, 17 Maret 2000. Sementara, pemerintah menetapkan Idul Adha 1420 H pada Kamis, 16 Maret 2000. 

Pada tahun ini, pemerintah yang diwakili Kementerian Agama akan kembali menggelar Sidang Isbat 1 Syawal 1444 Hijriyah pada Kamis (20/4/2023) sore ini di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta.

Sidang isbat dilaksanakan secara tertutup dan diikuti Komisi VIII DPR RI, pimpinan MUI, duta besar negara sahabat, perwakilan ormas Islam, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

"Sebagaimana biasa, sidang isbat awal Syawal selalu dilaksanakan pada 29 Ramadhan. Tahun ini, bertepatan dengan 20 April 2023," ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama, Kamaruddin Amin dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis (13/4/2023). 

Kemenag akan menggunakan kriteria baru dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Kriteria itu mengacu hasil kesepakatan Menteri Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) pada 2021. 

Selama ini, kriteria hilal (bulan) awal Hijriyah adalah ketinggian 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam. Kemudian, MABIMS bersepakat untuk mengubah kriteria tersebut menjadi ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. 

Baca juga: 6 Fakta Seputar Saddam Hussein yang Jarang Diketahui, Salah Satunya Anti Israel  

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan surat bersama ad referendum pada 2021 terkait penggunaan kriteria baru MABIMS di Indonesia mulai 2022. 

Jika menggunakan kriteria tersebut, maka kemungkinan hilal tidak akan terlihat pada Sidang Itsbat hari ini. Maka, pemerintah diperkirakan akan menetapkan Idul Fitri pada 22 April 2023, menggenapkan 30 hari Ramadhan. Begitu juga dengan NU yang menggunakan metode rukyat.  

Sementara, Muhammadiyah telah menetapkan lebih dulu bahwa Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 21 April 2023. Muhammadiyah menetapkan keputusan itu berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tarjdid PP Muhammadiyah. 

Ketua Majlis Tarjid dan Tajdid PP Muhammadiyah Prof Syamsul Anwar pada Februari lalu menjelaskan pada Kamis Legi, 29 Ramadhan 1444 H bertepatan dengan 20 April 2023. Ijtimak jelang Syawal 1444 H terjadi pada pukul 11:15:06 WIB.