REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG--Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama tiga matra TNI di Kupang, membentuk tim khusus untuk menangani perkelahian antara oknum TNI dan oknum Polri. Perkelahian ini mengakibatkan adanya aksi pembakaran dan perusakan di wilayah Kota Kupang.
"Ada beberapa hal yang sudah kita sepakati soal permasalahan ini dan yang pertama adalah membentuk tim khusus baik TNI dan Polri mengusut kasus ini," kata Kapolda NTT Irjen Pol Johanis Asadoma di lobi Mapolda NTT, Kamis (20/4/2023).
Hal ini disampaikannya usai menggelar konferensi pers dengan menghadirkan perwakilan dari tiga institusi TNI. Baik TNI AD, TNI AU dan TNI AL serta wali kota Kupang di Polda NTT.
Dia menjelaskan, tim yang dibentuk itu akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif di balik adanya perkelahian tersebut yang menimbulkan adanya korban jiwa. "Tim yang dibentuk itu juga akan memproses kasus perkelahian itu secara transparan sehingga masyarakat umum juga bisa mengetahui perkembangannya," tambah dia.
Dia mengatakan, akibat kejadian perkelahian yang bermula dari perkelahian antara oknum TNI dan Polri pada Rabu (19/4/2023) malam itu mengakibatkan empat anggota polisi dilarikan ke rumah sakit. Satu dari empat korban itu, mengalami luka berat dan tiga anggota lainnya mengalami luka ringan dan kini tiga dirawat di RS Bhayangkara Polda NTT dan satu lagi di RS Wira Sakti milik TNI AD.
Selain itu juga dilaporkan satu unit kendaraan roda empat milik polisi yang dijadikan sebagai kendaraan patroli dibakar oleh oknum anggota TNI. Bahkan, ada perusakan terhadap sejumlah pos pengamanan Idul Fitri.
Kepala Staf Korem 161/Wira Sakti Kolonel Cpl Simon Petrus Kamlasi mengatakan bahwa proses hukum bagi sejumlah oknum TNI yang terlibat akan diproses sesuai aturan yang berlaku. "Hal ini guna memberikan efek jera kepada mereka dengan harapan agar tak terjadi lagi di kemudian hari," tegas dia.
Dia bersyukur karena kejadian tersebut bisa langsung diredam sehingga tidak meluas. Apalagi di saat bulan suci Ramadhan seperti saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika