Muhammadiyah saja yang selalu berbeda dengan pemerintah, NU juga pernah berbeda Lebaran dengan pemerintah. Dalam foto, Presiden Jokowi melaksanakan Shalat Idul Fitri 1439 H di Lapangan Astrid, Kebun Raya Bogor pada 2018 (foto: putra m akbar/republika)." />
Pada 1949 dan 1953, menteri agama dipegang oleh orang Muhammadiyah. Yaitu Faqih Usman. Tapi posisinya mewakili Partai Masyumi. Untuk urusan politik praktis, saat itu NU dan Muhammadiyah bergabung di Partai Masyumi. Tak ada berita mengenai perbedaan waktu Lebaran saat itu. Tapi terpilihnya Faqih Usman sebagai menteri agama wakil Masyumi melalui pemungutan suara, menjadi salah satu pendorong NU makin kuat keluar dari Masyumi.
Pada 1988-1992, menteri agama dipegang oleh Munawir Sadzali untuk kedua kalinya. Ia juga orang Muhammadiyah. Tapi, perbedaan Lebaran baru terjadi di tahun terakhir masa jabatannya pada 1992. NU berlebaran pada 4 April 1992, pemerintah menetapkan Lebaran pada 5 April 1992. Muhammadiyah berlebaran sesuai dengan penetapan pemerintah.
Pada 1993, menteri agama dipegang oleh Tarmizi Taher, yang juga Muhammadiyah. Pada 1993 itu, Lebaran juga berbeda. NU berlebaran pada 24 Maret 1993, pemerintah menetapkan Lebaran pada 25 Maret 1993. Muhammadiyah berlebaran sesuai dengan penetapan pemerintah. Pada Lebaran 1994, NU juga berbeda, yaitu berlebaran pada 13 Maret 1994, sedangkan pemerintah menetapkan 14 Maret 1994. Muhammadiyah juga berlebaran sesuai dengan penetapan pemerintah.
Pada 1998, menteri agama dipegang oleh Quiraish Shibab. Bukan NU, bukan Muhammadiyah. Lebaran juga berbeda. Tapi NU menetapkan Lebaran bersamaan dengan penetapan Lebaran pemerintah, yaitu 30 Januari 1998, sedangkan Muhammadiyah berlebaran pada 29 Januari 1998.
Setelah reformasi, Quraish Shibab diganti oleh Malik Fajar. Malik adalah Muhammadiyah. Tapi pada 1999 tak ada perbedaan Lebaran.
Priyantono Oemar
Ikuti Whatsapp Channel Republika