REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Dominic Raab mundur, Jumat (21/4/2023) setelah laporan independen menyatakan ia merundung (bully) sejumlah pegawai. Skandal teranyar yang membuat salah satu pejabat tinggi di pemerintahan PM Rishi Sunak mundur.
Kehilangan sekitar sepertiga menteri senior karena perilaku personal dalam kurun enam bulan, diyakini bakal merusak citra partai konservatif sebelum pemilu lokal pada Mei mendatang. Ini juga mempermalukan Sunak yang menjanjikan pemerintah berintegritas.
November lalu, menteri senior lainnya yang mundur adalah Gavin Williamson. Penyebabnya sama dengan Raab, adanya tuduhan melakukan perundungan. Nadhim Zahawi, ketua Partai Konservatif, dipecat pada Januari lalu karena skandal pajak.
Raab menyampaikan surat pengunduran diri sarat kemarahan. Ia berargumen temuan dalam laporan independen yang menggambarkan dirinya berlaku intimidatif dan agresif saat ia menjabat menteri luar negeri, cacat.
Namun, ia tetap pada janjinya untuk mundur jika tuduhan ia melakukan perundungan terbukti. ‘’Saya mendorong penyelidikan dan memilih mundur jika ada temuan saya melakukan perundungan. Saya yakin penting untuk memenuhi kata-kata yang saya ucapkan.’’
Raab meminta adanya investigasi atas dirinya pada November tahun lalu, menyusul adanya keluhan resmi atas perilakunya. Ia meminta maaf atas perilakunya yang membuat orang lain tertekan atau merasa diserang. Namun ia menyebut laporan itu preseden berbahaya.
Penyelidikan selama lima bulan oleh pengacara Adam Tolley atas perilaku Raab merujuk bukti dari sejumlah pegawai pemerintah yang menyampaikan keluhan terjadinya perundungan di tiga departemen.
Laporan menyebutkan, Raab tak berindak pantas atas respons terhadap kritiknya dan menghina pekerjaan yang dilakukan pegawai Kementerian Hukum. Raab juga dilaporkan berlaku kasar meski demikian tak mengarah pada perilaku abusive.
Selain itu, meski Raab tak bersumpah serapah atau meneriaki koleganya, ia dengan tajam mengkritik pekerjaan para pegawai pemerintahan. Menggambarkan pekerjaan sejumlah pegawai itu benar-benar tak berguna. ‘’Mestinya Raab tak berlaku seperti itu,’’ ujar Tolley.
Raab (49) merupakan generasi politisi yang meraih wewenang setelah pemungutan suara Brexit pada 2016. Ia diturunkan dari jabatan menteri luar negeri pada 2021 setelah ia berlibur ke Creta saat Taliban merangsek ke Kabul.
Sebagai wakil perdana menteri, Raab tak memiliki kewenangan formal tetapi ia bisa saja menjadi perdana menteri jika Sunak tak dipercaya parlemen dan dianggap tak mampu menjalankan pemerintahan. Ia merupakan sekutu dekat Sunak.
Temuan adanya perisakan ini, menghambat upaya Sunak agar pemerintahannya bersih dari skandal seperti pemerintahan Boris Johnson. Ia pun tak ingin ada persoalan ekonomi yang membuat seperti Liz Truss yang mundur setelah dua bulan menjabat.
Makanya, PM Sunak menyatakan menerima pengunduran diri Raab dengan rasa sedih. Oliver Dowden, ditunjuk sebagai wakil perdana menteri yang baru menggantikan Raab. Sementara itu, Alex Chalk mengisi posisi menteri hukum yang ditinggalkan Dowden.
Sejumlah anggota parlemen dari kelompok konservatif menganggap Raab tak pantas kehilangan jabatan. Namun, Keir Starmer, pemimpin oposisi utama Inggris, Partai Buruh, menuding kejadian ini merupakan kelemahan Sunak. Ia membiarkan Raab mundur alih-alih memecatnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika