REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim meminta bantuan persenjataan dan militer kepada Australia dan Selandia Baru. Kelompok separatisme bersenjata prokemerdekaan Papua itu juga meminta agar negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) turut mengirimkan bantuan militer, dan persenjataan perang.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengaku bantuan militer dan persenjataan itu diklaim untuk perlawanan senjata memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebby Sambom menyampaikan, surat resmi permintaan bantuan ke internasional sudah dilakukan pada Jumat (21/4/2023).

Dalam surat tersebut, kata Sebby menerangkan, alasan mengapa TPNPB-OPM meminta bantuan militer dan persenjataan ke Australia maupun ke Selandia Baru. “Pemerintah Indonesia baru-baru ini menaikkan status perang kemudian mengirimkan personel militer secara besar-besaran dan peralatan perang ke Ndugama,” kata Sebby dalam surat permintaan bantuan tersebut, dalam siaran persnya kepada wartawan, Sabtu (22/4/2023).

“TPNPB-OPM menyerukan kepada pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk datang membantu kami dan mengirimkan tentara Australia dan Selandia Baru ke Papua dan memberikan senjata, amunisi, granat, roket, dan peralatan telekomunikasi,” kata Sebby.

Surat yang ditandatangani oleh Kepala Urusan Luar Negeri dan Ketua Dewan Diplomatik TPNPB-OPM Amatus Akouboo Wouw itu juga diklaim dikirimkan ke negara-negara anggota PBB lainnya. Seperti Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa, serta Uni Afrika.

“Kami menyerukan kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa untuk memberikan bantuan yang sama kepada TPNPB-OPM untuk mencari jalan kemerdekaan Papua Barat,” kata Sebby.

Kontak senjata antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dengan sayap militer TPNPB-OPM belakangan semakin masif. Pekan lalu empat militer Indonesia gugur ketika sayap bersenjata kelompok separatisme Papua itu melakukan penyerangan terhadap TNI di Pos Mugi-Mam, Nduga di Papua Pegunungan.

Kontak senjata tersebut terjadi setelah pasukan gabungan TNI melakukan operasi pencarian dan penyelamatan Pilot Susi Air Kapten Philips Mark Marthen yang disandera gerombolan bersenjata pimpinan Agianus Kogoya. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu dalam penyanderaan tentara OPM sejak 7 Februari 2023.

Atas serangan tersebut, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, pada Selasa (18/4/2023) meningkatkan status militer di beberapa wilayah Papua menjadi siaga tempur darat. Sebelum mengumumkan status siaga tempur tersebut, Panglima Yudo juga mrespons serangan mematikan kelompok separatisme itu dengan menegaskan pengiriman bantuan peralatan tempur maksimal untuk misi pencarian, dan penyelataman Kapten Philips serta penegakan hukum terhadap KSTP.

Sampai saat ini, status siaga tempur di beberapa Papua, belum berdampak adanya laporan tentang kontak senjata lanjutan antara TNI dengan sayap bersenjata prokemerdekaan Papua tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika