REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinamika politik Tanah Air, saat ini, masih sangat dinamis menjelang pendaftaran pasangam calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang dibuka pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Termasuk, peluang kembali berhadapannya Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, bahwa dalam sistem politik itu siapa pun biasa berhadapan, beriringan, dan bergandengan tangan. "Itu semua sahabat, saudara kita, kawan seperjuangan kita dalam memajukan bangsa dan negara," ujar Muzani di Rumah Dinas Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Jakarta, Ahad (23/4).

Dia menghargai, PDIP yang telah mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Partai Gerindra sendiri juga kembali mendorong ketua umumnya, Prabowo Subianto untuk berkontestasi di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Kita dengan PDIP sama, kita dengan PDIP kadang-kadang berbeda, demikian juga dengan partai-partai lain, jadi tidak ada problem. Itu adalah hak PDIP untuk mencalonkan tokoh, kader atau nama siapapun jadi capresnya," ujar Muzani.

Partai Gerindra saat ini sudah meneken kerja sama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dinamakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Adapun keputusan terkait Pilpres 2024 berada di tangan dua ketua umum, yakni Prabowo Subianto dan Abdul Muhaimin Iskandar.

Partai Gerindra sendiri sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024. Hal tersebut merupakan keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partai berlambang kepala garuda itu pada Agustus 2022.

"Keputusannya adalah Pak Prabowo calon presiden, bukan (calon) wakil presiden. Tentu saja kader Partai Gerindra mendorong, berjuang mempersiapkan diri sepenuhnya untuk memperjuangkan beliau dan akan berjuang 2024 Pak Prabowo jadi presiden," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya, pencapresan Ganjar oleh PDIP lantas dikaitkan terhadap wacana pembentukan koalisi besar pada kontestasi Pilpres 2024. Saat ditanyakan kepada Prabowo, dia pun memberikan jawabannya.

"Ya namanya politik, saya kira rakyat memang harus punya pilihan, itu demokrasi," ujar Prabowo, usai bertemu Presiden Jokowi di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (22/4/2023).

Prabowo mengungkapkan, hingga saat ini, dirinya masih memantau dinamika politik yang berkembang. Namun, dia menegaskan, yang paling penting adalah semua demi kepentingan negara dan rakyat.

Dia juga mengungkapkan, bahwa deklarasi Ganjar adalah hal yang lumrah. Disinggung bagaimana komunikasinya setelah Ganjar jadi bakal capres dengan ketum parpol lainnya di koalisi besar, dia mengaku, hal itu terus berlangsung. "Berjalan terus, komunikasi berjalan terus," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika