REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyinggung aspek gotong royong, kesamaan agenda, hingga kedekatan dalam menjalin koalisi. Partainya sendiri lebih senang menyebut koalisi sebagai kerja sama politik.

Salah satu contoh partai politik yang memenuhi aspek tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kantornya bersebelahan dengan Kantor DPP PDIP. Kedekatan keduanya sudah terjalin lama. Bahkan kader PPP, yakni Hamzah Haz adalah Wakil Presiden dari Megawati Soekarnoputri pada periode 2001-2004.

"PPP sebagai sesama partai yang termarjinalkan sesama Orde Baru dan kemudian kedekatan antara Ibu Megawati Soekarnoputri dengan tokoh-tokoh dari PPP seperti Bapak Hamzah Haz, almarhum Mbah Maimoen, dan sebagainya, tentu saja ini sebagai sebuah contoh," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/4/2023).

Di samping itu, kerja sama politik bertujuan untuk membangun kedaulatan pangan, mengedepankan politik yang pro pada lingkungan, dan tata ruang berdasarkan aspek geopolitik, jika terpilih pada Pilpres 2024. Semua itu didasarkan pada konsepsi Indonesia sebagai negara maritim.

"Dengan demikian ketika kita membangun kerja sama, selain bondingnya itu adalah aspek-aspek gotong royong, kesamaan agenda ini sangat penting, termasuk kedekatan," ujar Hasto.

PDIP pun terbuka dengan partai politik lain yang ingin berkoalisi untuk Pilpres 2024. Namun, landasan kerja sama politik tersebut adalah mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

"Tentu saja komunikasi dilakukan secara intens. Prinsipnya ruang kerja sama itu akan dilakukan dalam kerangka sistem presidensial," ujar Hasto.

Sebelumnya pendeklarasian Ganjar, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan bahwa ada tiga opsi yang dapat diambil partainya dalam hal koalisi untuk Pilpres 2024. Pertama adalah membentuk koalisi sendiri, mengingat PDIP sudah memenuhi presidential threshold sebesar 20 persen.

"Kita juga punya opsi bekerja sama dengan blok kerja sama politik yang ada, misalnya dengan KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) atau dengan KIB (Koalisi Indonesia Bersatu)," ujar Basarah dalam sebuah diskusi daring, dikutip Jumat (14/4/2023).

KIB adalah koalisi yang dibentuk oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan KKIR dideklarasikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar.

"Atau (opsi ketiga) kita juga siap kerja sama dengan apa yang disebut dengan kerja sama politik besar," ujar Basarah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika