REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sekretaris Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY, Arif Jamali Muis mengatakan bahwa pernyataan pakar dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang (AP) Hasanuddin, dan juga Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaluddin memancing kegaduhan.

Pasalnya, AP Hasanuddin menyinggung terkait perbedaan jadwal Idul Fitri 1444 H warga Muhammadiyah, dan menganggap Muhammadiyah sebagai musuh bersama dalam hal takhayul, bid'ah dan khurafat. Bahkan, ia juga mengancam membunuh warga Muhammadiyah di media sosial.

Sedangkan, Thomas juga sempat menulis status Facebook yang menunjukkan keheranannya terhadap Muhammadiyah dan mengatakan tidak taat kepada pemerintah terkait penentuan Lebaran 2023, namun ingin menggunakan lapangan untuk Shalat Idul Fitri.

Atas pernyataan keduanya, PWM DIY prihatin dan menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, akibat pernyataan tersebut dapat menimbulkan perpecahan di tubuh bangsa Indonesia.

"Sungguh sangat mengerikan karena bisa memancing kegaduhan, bahkan perpecahan bangsa, dan itu tidak boleh terjadi di negara yang berlandaskan Pancasila," kata Arif dalam keterangan tertulisnya yang sudah diizinkan untuk dikutip Republika, Senin (24/4/2023)

Pihaknya menilai bahwa pernyataan tersebut provokatif dan sudah diluar batas. Meski begitu, Arif meminta kepada umat Islam agar tidak terpancing pernyataan-pernyataan provokatif yang dapat memecah belah umat, merusak persatuan bangsa.

"Dan mencoreng usaha-usaha menjadikan Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin," ujar Arif.

Seperti diketahui, ramai di media sosial Facebook soal balasan komentar dari peneliti BRIN AP Hasanuddin. Komentar pakar astronomi BRIN itu, menyinggung perbedaan jadwal Idul Fitri 1444 H warga Muhammadiyah, dan menganggap mereka sebagai musuh bersama dalam hal takhayul, bid'ah dan khurafat.

Awalnya, AP Hasanuddin berkomentar di kolom pernyataan Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaluddin. Di awal mula konflik daring itu, disebutkan Thomas jika Muhammadiyah tidak taat kepada pemerintah soal penetapan Lebaran 2023.

Kepada Thomas Djalaluddin, Republika juga sudah mengkonfirmasi pernyataan itu secara langsung. Namun demikian, dirinya meminta waktu untuk menjelaskan lebih jauh dengan mempelajari setiap komentar dari awal.

“Perlu dilihat konteks komentar sebelumnya, sedang saya cari di Facebook saya,” kata Thomas mengklarifikasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika