REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR Mulyanto melihat banyaknya kontroversi yang melibatkan pegawai hingga pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal itu seharusnya menjadi bahan pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengevaluasi lembaga tersebut.

Jokowi perlu melihat secara objektif efektivitas kinerja kelembagaan BRIN, terutama pascapeleburan seluruh lembaga riset kementerian dan nonkementerian dalam satu wadah. Bila penggabungan tersebut hanya melahirkan kontroversial di tengah masyarakat, sebaiknya Jokowi segera membubarkan lembaga tersebut.  

"Bukan kali ini saja peneliti BRIN memunculkan kasus kontroversial yang menimbulkan geger di masyarakat, yakni ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah oleh APH," ujar Mulyanto saat dihubungi, Rabu (26/4/2023).

Sebelum adanya pernyataan mengancam warga Muhammadiyah dari oknum peneliti BRIN, lembaga tersebut sempat salah memprediksi ihwal badai dahsyat di wilayah Jabodetabek. Di mana prediksi tersebut langsung dibantah oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).