REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan pembangunan tiga bendungan untuk meningkatkan persediaan air bagi warga di Nusa Tenggara Timur terus berlanjut melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023.
"Kami mencatat ada tiga bendungan di NTT yang pembangunannya terus berlanjut di tahun ini yaitu Bendungan Temef, Bendungan Manikin, dan Bendungan Mbay," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo di Kupang, Kamis (27/4/2023).
Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan dukungan APBN untuk pembangunan infrastruktur bendungan di NTT yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Catur menjelaskan, pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan dilanjutkan untuk paket ketiga dengan nilai kontrak Rp 739,78 miliar, paket keempat senilai Rp 468,17 dengan realisasi penyaluran anggaran pada kuartal I masing-masing 20 persen dan 23,22 persen, serta untuk kegiatan supervisi senilai Rp 26,47 miliar.
Pembangunan Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang memiliki nilai kontrak untuk paket pertama senilai Rp 1,023 triliun, paket kedua Rp 905,25 miliar dengan realisasi anggaran masing-masing 39,55 persen dan 46,93 persen.
Sementara itu, pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo berupa paket pertama senilai Rp 700,69 miliar, paket kedua senilai Rp 775,13 miliar, dengan realisasi anggaran masing-masing 14,06 persen dan 12,65 persen serta untuk kegiatan supervisi senilai Rp 8 miliar dengan realisasi 29,29 persen.
Catur mengatakan, pembangunan infrastruktur bendungan dengan kontrak tahun jamak itu terus bergerak. Ketika selesai nantinya dapat memberikan berbagai manfaat seperti penyediaan air baku maupun untuk irigasi pertanian sehingga bisa menjawab kesulitan air yang selama ini dialami warga.
Selain itu, kehadiran bendungan juga untuk mereduksi dampak banjir, serta dapat menghasilkan potensi listrik maupun potensi pengembangan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
Catur menambahkan, pembangunan infrastruktur yang berperan strategis itu membuktikan APBN yang terus berkinerja dalam mendorong kemajuan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, kata dia, pembangunan perlu dikawal bersama semua elemen warga guna memastikan agar prosesnya berjalan dengan lancar hingga tuntas dan dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan di daerah.