Sabtu 29 Apr 2023 11:37 WIB

Kejagung Tahan Dirut Waskita Karya, Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

DES diduga memerintahkan pencairan SCF dengan dokumen pendukung palsu.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan Kejagung telah menahan Dirut Waskita Karya terkait dugaan korupsi pencairan dana SCF untuk proyek fiktif. foto ilustrasi..
Foto: Dok Kejagung
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan Kejagung telah menahan Dirut Waskita Karya terkait dugaan korupsi pencairan dana SCF untuk proyek fiktif. foto ilustrasi..

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan dan menetapkan sebagai tersangka Direktur Utama PT Waskita Karya, DES, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank.

"Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap DES,” kata Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung (Kejagung), Ketut Sumedana, dalam siaran pers, Sabtu (29/4/2023).

Baca Juga

Penahanan terhadap DES, kata Ketut, dimaksudkan untuk mempercepat proses penyidikan. Tersangka DES dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 28 April 2023 s/d 17 Mei 2023.

Dijelaskannya, peranan Tersangka DES dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu, untuk digunakan sebagai pembayaran hutang-hutang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan Tersangka.

Akibat perbuatannya, Tersangka DES disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (K.3.3.1)

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement