REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mempertimbangkan untuk mengunjungi Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada akhir Mei guna meningkatkan hubungan lebih lanjut dalam rangka mengatasi program rudal balistik Korea Utara, menurut narasumber yang terkait hubungan bilateral itu.

Bila kunjungan itu terlaksana, perjalanan Kishida ke Korsel akan menjadi yang pertama dilakukan oleh perdana menteri Jepang dalam lima tahun terakhir.

Menurut narasumber tersebut, kedua pemerintahan membuat perencanaan agar Kishida dapat berkunjung pada 7-8 Mei sebagai sebuah upaya nyata untuk mempromosikan hubungan yang lebih baik menjelang KTT G7 pada 19-21 Mei di Hiroshima.

Kishida dan Yoon selama pembicaraan pada Maret di Tokyo, sepakat untuk memperbaiki hubungan Tokyo-Seoul, yang memburuk beberapa tahun belakangan hingga tingkat terendah dalam beberapa dekade, serta saling mengunjungi negara masing-masing lebih sering.

Jepang dan Korsel telah lama berselisih tentang masalah yang berkaitan dengan pemerintahan kolonial Jepang di Semenanjung Korea sebelum dan selama Perang Dunia II, seperti tenaga kerja pada masa perang untuk perusahaan Jepang.

Kishida telah mengundang Yoon pada KTT negara industri G7 dan para pemimpin negara ini berencana mengadakan pembicaraan bilateral di sela pertemuan yang diadakan di kota Jepang barat itu. Pemerintah Jepang, Korsel dan Amerika Serikat juga mengatur pertemuan trilateral antara Kishida, Yoon dan Presiden Joe Biden di akhir KTT G7.

Yoon dan Biden sepakat untuk meningkatkan pencegahan nuklir Washington yang diperluas atas Korea Utara selama pembicaraan mereka di Washington awal pekan ini.

Kunjungan terakhir ke Korsel oleh perdana menteri Jepang terjadi pada Februari 2018, ketika Perdana Menteri Shinzo Abe menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang.

Hubungan bilateral menyentuh titik terendah dalam beberapa dekade setelah Mahkamah Agung Korsel pada 2018 memerintahkan dua perusahaan Jepang memberikan kompensasi kepada penggugat Korea atas tuduhan kerja paksa selama pemerintahan kolonial Jepang di semenanjung itu.

Yoon menjabat sejak Mei 2022, menggantikan Presiden Moon Jae In. Setelah Seoul mengajukan pada Januari tahun ini agar sebuah yayasan yang didukung pemerintah Korsel membayar uang tersebut kepada para penggugat, Kishida dan Yoon mengkonfirmasi skema tersebut selama pertemuan di Tokyo pada Maret.

Korut telah melakukan uji coba peluncuran rudal, termasuk rudal balistik antar benua, pada sembilan kesempatan tahun ini, menyimpang dari resolusi Dewan Keamanan PBB. Ketakutan juga meningkat bahwa Pyongyang akan melakukan uji coba nuklir dalam waktu dekat.

Di bidang ekonomi, Jepang mengatakan pada Jumat akan mengembalikan Korsel dalam daftar mitra dagang pilihan setelah langkah serupa dilakukan Seoul untuk status perdagangan Tokyo.

Sebelumnya, Jepang mencabut status preferensi Korea Selatan pada Agustus 2019 dan Seoul melakukan hal yang sama pada bulan berikutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika