REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro mengatakan jika ingin bergabung dengan Koalisi Perubahan (Nasdem, PKS, Partai Demokrat), Partai Golkar  tidak boleh mematok  ketua umum mereka, Airlangga Hartarto sebagai harga mati untuk berkoalisi. Elektabilitas Airlangga Hartarto saat ini tidak cukup bersaing dibanding cawapres lainnya.

“Meskipun merupakan partai ketiga terbesar berdasarkan hasil pemilu 2019 tetapi Partai Golkar harus lebih realistis melihat tingkat elektabilitas Airlangga Hartarto,” kata Bawono, Ahad (30/4/2023).

Dipaparkan Bawono, kunjungan Airlangga Hartarto menemui SBY merupakan bagian dari dinamika pascapencalonan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan dan disusul juga dukungan PPP terhadap gubernur Jawa Tengah itu.

Setelah PPP mendeklarasikan diri dukungan terhadap Ganjar Pranowo, kata Bawono,  Partai Golkar dan PAN saat ini tengah berusaha untuk menentukan sikap kepada bakal calon presiden mana dukungan politik mereka akan dilabuhkan.

“Sejak semula Koalisi Indonesia Bersatu memang seperti koalisi gamang. Membentuk koalisi tetapi tidak memiliki bakal capres siapa mau diusung,” ungkapnya.

Dalam pertemuan ini, Bawono melihat gelagat dari Partai Golkar untuk berusaha mencari peluang berkoalisi dengan Partai Demokrat NasDem dan PKS di koalisi perubahan.

“Meskipun juga ada indikasi Partai Golkar berharap dapat berkoalisi dengan Partai Gerindra dan PKB sebagaimana juga komunikasi politik dibangun antara Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto beberapa hari lalu,” ungkapnya.

Menurut Bawono, Partai Golkar memang lebih terasa klop bila dalam satu barisan koalisi dengan Partai NasDem atau dengan Partai Gerindra ketimbang dalam barisan koalisi dengan PDI Perjungan. Hal ini karena di masa lalu ketua umum Partai NasDem Paloh dan ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga merupakan bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Jadi terdapat kesamaan gen politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika