REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan antara petinggi Golkar dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta jajaran membuahkan sejumlah poin strategis. Di antaranya adalah tentang kolaborasi membangun bangsa setiap saat.
Kolaborasi harus strategis, didasarkan pada nilai dan ideologi kebangsaan. Kemudian memiliki pandangan yang sama serta optimisme bangsa ini akan maju dan unggul.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan pemilihan umum pada 2024 harus didasarkan pada kerja dalam kebersamaan. Meski perbedaan pilihan adalah keniscayaan, tapi kolaborasi untuk sama-sama mengaktualisasikan nilai dan pembangunan bangsa, harus dengan kebersamaan.
"Perbedaan kita hanya pada tanggal 14 Februari, pada saat masyarakat memilih, mencoblos, sesudah itu kita kembali bersama bangun bangsa," ujar Airlangga saat jumpa pers usai pertemuan dengan Partai Demokrat pada Sabtu (29/4).
Partai Golkar terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai politik. Termasuk dengan partai Demokrat yang memposisikan diri sebagai oposisi Pemerintah.
Seperti diketahui, Partai Golkar membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan partai mitra koalisi pemerintah yakni partai PAN dan PPP. Sementara partai Demokrat dengan Koalisi Perubahan yang berisikan Partai Nasdem dan PKS.
"Karena penting bagi Indonesia agar seluruh partai ini suasananya adem, dan kita memasuki pesta politik tidak dengan tegang tapi politik dengan kebahagian," tambahnya.
Politik kebahagiaan dalam pesta politik bagi Airlangga hanya bisa terjadi jika komunikasi antar parpol baik yang berasal dari koalisi yang sama atau berbeda tetap intens.
Airlangga menyakini Indonesia adalah negara besar yang tidak mungkin seluruh persoalan dapat diselesaikan oleh satu partai politik.
"Satu parpol tidak bisa menyelesaikan semua persoalan di negeri ini. Kita harus bersama-sama," tegasnya.
Partai Golkar dan partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan the winner take it off (pemenang kuasai semua) seperti yang berlaku di Amerika Serikat.
Airlangga menyakini demokrasi Pancasila yang berlaku di Indonesia adalah siapapun pemenangnya maka pembangunan dilakukan bersama-sama.
"Sama seperti pertandingan olahraga voli misalnya, Begitu sudah ada yang juara pembentukan tim nasional bukan dari juara itu sendiri, harus dibentuk semua tim," tambahnya.
Airlangga sangat menekankan, pemilu 2024 memiliki nuansa pesta politik penuh dengan kebahagian. Bukan yang membelah bangsa ini menjadi dua dengan politik identitas.
Politik Identitas akan meninggalkan luka lama yang tidak mudah sembuh dalam waktu yang pendek.
"Paling kita khawatirkan kalau bangsa ini terbelah dengan politik identitas, kalau di ekonomi ada istilah namanya scare, ada luka yang dalam, demikian juga politik, ada scare, luka yang dalam dan tidak dalam waktu dekat dia sembuh, tambahnya.
Airlangga mengajak seluruh elemen masyarakat meninggalkan politik identitas, meski berbeda posisi dalam memandang pemerintah.
Menurut Airlangga setiap elemen termasuk partai politik yang ada di pemerintahan maupun diluar memiliki fokus yang sama yakni tantangan kesejateraan dan kemajuan rakyat pasca bonus demografi yang diprediksi berakhir tahun 2038.
"Tinggalkan politik identitas, kita tidak harus dalam posisi sama tapi yang paling sulit adalah dalam posisi berbeda, kita bertujuan yang sama untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia pascabonus demografi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika