REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat (Jabar) Abdul Hadi Wijaya menyoroti soal ketersediaan SMA/SMK negeri di tingkat kecamatan pada momentum Hari Pendidikan Nasional ini. Disebut masih ada kecamatan di wilayah Provinsi Jabar yang belum memiliki SMA/SMK negeri.

Menurut Abdul, masih ada sekitar 130 kecamatan di wilayah Provinsi Jabar yang belum memiliki SMA atau SMK negeri. Kondisi itu dinilai menjadi kendala saat penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. “Harus ada solusi cepat dan murah untuk mendirikan sekolah negeri,” kata dia, Selasa (2/5/2023).

Abdul mengatakan, persoalan pembangunan sekolah negeri ini terkait dengan alokasi anggaran dan lahan. “Selama ini anggaran yang disediakan untuk pendirian sekolah negeri hanya Rp 125 miliar untuk SMA dan Rp 125 miliar untuk SMK. Ini terlalu sedikit karena di Jawa Barat untuk pengadaan lahan sekolah butuh anggaran sekitar Rp 3-5 miliar. Jadi, anggarannya tidak akan cukup,” katanya.

Abdul mendorong kerja sama dalam upaya pembangunan SMA/SMK negeri. Terutama soal lahan untuk tempat pembangunan. Ia mencontohkan, desa bisa menghibahkan tanah dan untuk pembangunan fisik sekolahnya dikerjakan pemerintah provinsi (pemprov).

“Jadi, tidak ada pembelian lahan atau penyewaan lahan dan sebagainya karena pembelian itu mahal dan penyewaan itu enggak pasti,” kata Abdul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika