REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat progres pembangunan proyek IKN Nusantara telah mencapai 27 persen hingga akhir bulan lalu. Dengan progres tersebut, pemerintah menyebut telah banyak investor yang berminat untuk berinvestasi dalam pembangunan tersebut.

"Investor sudah banyak yang berminat tapi investor ini sama dengan kita kalau mau taruh uang, semua begitu. Kalau kita jadi investor posisi pasti wait and see," kata Juru bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja di Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Pihaknya pun sekaligus meluruskan belum adanya investor yang masuk bukan berarti tidak ada pemodal yang enggan masuk ke proyek IKN. Kebutuhan awal dana pembangunan IKN Nusantara ditaksi mencapai Rp 466 triliun dengan 30 persen disubsidi oleh pemerintah. Endra mengatakan, dengan langkah pemerintah yang mengawali proyek tersebut, akan menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modal.

Endra mengatakan, sejauh ini pemerintah telah menyiapkan pembangunan di Zona 1A yang merupakan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dan didanai langsung oleh APBN. Kemudian masuk ke Zona 1B dan Zona 1C yang diharapkan ada investor yang ikut mendanai. Pemerintah, lanjut Endra akan menindaklanjuti seluruh minat dari para investor agar investasi yang diharapkan dapat terealisasi.

"Jadi harus memang pemerintah dulu yang masuk, APBN dulu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika