REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, Jawa Barat, sudah mengangkat ribuan guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Majalengka disebut membutuhkan regenerasi guru untuk berbagai jenjang pendidikan. 

Pasalnya, Bupati Majalengka Karna Sobahi mengatakan, tenaga guru di berbagai tingkatan pendidikan di Kabupaten Majalengka terus berkurang, seiring dengan bertambahnya guru aparatur sipil negara (ASN) yang pensiun setiap bulannya.

Untuk itu, dilakukan pengangkatan guru PPPK. “Pemda Majalengka telah mengangkat hampir 2.300 guru PPPK, di mana alokasi anggarannya dibebankan pada APBD Kabupaten Majalengka,” kata Bupati, di sela-sela kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023 di Lapangan GGM Majalengka, Selasa (2/5/2023).

Bupati mengatakan, tahun ini pengangkatan PPPK akan kembali dilakukan. Kebutuhan anggaran untuk PPPK terakhir yang akan diangkat tahun ini disebut mencapai sekitar Rp 211 miliar.

Selain mengangkat guru PPPK, Pemkab Majalengka pada tahun ini merencanakan rehabilitasi bangunan sekolah yang rusak. Anggaran yang disiapkan disebut sekitar Rp 66 miliar, di mana Rp 35 miliar berasal dari dana alokasi khusus (DAK) dan sekitar Rp 31 miliar dari APBD Kabupaten Majalengka. 

“Bagi kami selaku pimpinan daerah, dengan jumlah tersebut tidak apa-apa karena uang itu untuk rakyat dan tidak merasa rugi ketika uang itu dipergunakan untuk kebutuhan dunia pendidikan, serta mengangkat ribuan PPPK,” kata Bupati.

Bupati berpesan kepada para guru PPPK agar terus bekerja keras dan disiplin, serta dapat menjadi contoh yang baik bagi para peserta didik.

“Jangan terlambat masuk kelas dan jangan cepat keluar kelas jika belum waktunya pulang. Ajarkan, didiklah para anak didik dengan penuh rasa tanggung jawab dan profesional agar menghasilkan generasi pelajar yang unggul demi wujudkan Majalengka sebagai Kabupaten Pendidikan yang Raharja,” kata Bupati.

Ikuti Whatsapp Channel Republika