REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, Bulog mulai mendistribusikan bantuan pangan beras tahap ke-2 kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 38 provinsi.
"Kami tidak ingin ada jeda antara pendistribusian tahap 1 dan 2, mengingat beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang dikonsumsi setiap hari, sehingga saat pendistribusian tahap 1 hampir rampung paralel langsung kami lanjut tahap 2. Tentunya banyak KPM yang sudah menunggu realisasi bantuan tahap ke-2 ini," ujar Arief di Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Sampai dengan 2 Mei 2023 atau pada hari pertama penyaluran bantuan beras tahap 2, Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1.680 ton beras. Jumlah tersebut setara dengan bantuan bagi 168 ribu KPM. Realisasi pendistribusian tertinggi di provinsi Maluku sebanyak 878 ton atau 68 persen dari total alokasi bantuan di Provinsi Maluku sebanyak total 1.285 ton.
Arief menuturkan, sama seperti bantuan beras tahap pertama, bantuan tahap ke-2 ini juga akan disalurkan kepada 21,3 juta KPMdi 38 provinsi dengan mengoptimalkan stok beras Bulog di 26 Kantor Wilayah se-Indonesia. Pendistribusian juga tetap menggandeng tiga perusahaan ekspedisi besar, yaitu PT Pos Indonesia (Persero), PT Jasa Prima Logistik (JPL), dan PT DNR sehingga bisa dipantau dan dipastikan posisi pendistribusian per barang.
"Dalam pendistribusian bantuan tahap 2 ini tidak ada spesifikasi yang dikurangi, kualitas beras tetap terjaga baik, beras yang kami salurkan ini adalah beras baru. Untuk pelayanan kami terus lakukan perbaikan agar lebih cepat dan mudah," ungkap Arief.
Gerak cepat pendistribusian bantuan beras ini, tutur Arief, juga sebagai upaya pengendalian inflasi setelah Idul Fitri. Karena beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memberikan andil pada inflasi.
Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang meminta agar bantuan pangan ini disalurkan dengan baik guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, bantuan pangan juga diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran.
"Saat ini kami optimalkan dua instrumen untuk mengamankan harga beras di tingkat konsumen, yaitu penyaluran bantuan pangan beras bagi 21,3 juta KPM dan pelaksanaan operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan mendistribusikan beras SPHP Bulog ke pasar tradisional dan ritel modern," ujarnya.
Untuk menjaga harga beras di tingkat petani, NFA juga terus mendorong Bulog untuk meningkatkan penyerapan dalam negeri di musim panen sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Data terbaru, penyaluran bantuan beras tahap pertama, sampai dengan 2 Mei 2023 telah disalurkan sebanyak 84 persen atau 179 ribu ton dari total penyaluran 213 ribu ton. Tercatat lebih dari 50 persen provinsi atau sebanyak 20 provinsi telah melakukan penyaluran 90-100 persen. Provinsi yang telah menyalurkan 100 persen yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika