REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan Beijing mendukung upaya Myanmar menemukan jalannya sendiri menuju pembangunan. Kementerian juga meminta masyarakat internasional harus menghormati kedaulatan Myanmar untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi.
Negara-negara Barat mengecam Myanmar sejak militer menggulingkan pemerintah demokratis yang dipimpin peraih Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi dan menghancurkan unjuk rasa pro-demokrasi yang pecah usai kudeta. Namun Cina tetap mempertahankan hubungan baik dengan jenderal-jenderal Myanmar.
Pada Selasa (2/5/2023) Menteri Luar Negeri Cina Qin Gang melakukan kunjungan ke Myanmar. Ia bertemu dengan ketua junta militer Min Aung Hlaing di Naypyitaw.
"Cina mendukung Myanmar mengeksplorasi jalur pembangunannya dengan Myanmar karakteristik yang sesuai dengan kondisi nasionalnya," kata Qin seperti dikutip Kementerian Luar Negeri Cina, Rabu (3/5/2023).
Qin mengatakan Cina mendukung Myanmar dalam "memajukan proses transisi politik dan mendukung pihak terkait."
"Untuk mengatasi perbedaan dengan tepat dan mencari rekonsiliasi nasional berdasarkan konstitusi dan kerangka kerja hukum," tambahnya. Ia mengatakan masyarakat internasional harus menghormati kedaulatan Myanmar dan memainkan peran konstruktif dalam membantu mencapai perdamaian dan rekonsiliasi.
Myanmar diguncang kekerasan sejak kudeta yang memicu gerakan pro-demokrasi. Di beberapa daerah juga muncul pemberontakan bersenjata berbasis etnis. Upaya Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN) menginisiasi dialog tidak membuahkan hasil.
Cina merupakan pembeli terbesar sumber daya Myanmar, termasuk batu giok, timah, dan kayu, sementara kadang-kadang harus menerima pengungsi yang tumpah melintasi perbatasan akibat pertempuran antara pemberontak dan pasukan pemerintah Myanmar.
