REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan Polri menggelar Ikrar NKRI kepada 24 warga binaan narapidana tindak pidana terorisme Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul di kawasan Pusat Pelatihan dan Deradikalisasi BNPT, Kabupaten Bogor pada Rabu (3/5/2023).

Kegiatan itu merupakan bukti negara memfasilitasi warga binaan yang ingin kembali ke masyarakat.  "Ini merupakan bentuk usaha bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka selepas kembali ke masyarakat, saat ini kita berada di kawasan mitra deradikalisasi dibekali ilmu kewirausahaan," kata Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Rycko berharap agar momentum itu menjadi titik balik warga binaan untuk tidak lagi menggunakan cara-cara yang menyimpang dalam beraktivitas. Dia berpesan agar mereka yang kembali setia kepada NKRI tak main-main atas ikrarnya.

"Harapannya, mereka tidak lagi menggunakan cara - cara kekerasan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, melepas baiat serius dari hati, dan kembali ke NKRI," ujar Rycko.

Selain itu, Rycko mengeklaim, kegiatan itu bukti keberhasilan sinergi BNPT dengan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIB Sentul dalam menjalankan program deradikalisasi. Eks Kabainterlkam Polri itu berharap, sinergi terus berjalan demi mendukung percepatan program reintegrasi sosial.

"Ini bentuk keberhasilan program deradikalisasi yang selama ini kita jalankan. Tujuannya agar mereka kembali menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI," ujar Rycko.

Setelah ikrar dilaksanakan, napiter diharapkan dapat menjadi mitra BNPT dalam mencerahkan keluarga dan kelompok mereka. Mereka juga digandeng untuk ikut menghambat proses penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme di masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika