REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Pemilik Twitter Elon Musk dilaporkan telah mengirim email kepada reporter National Public Radio (NPR) untuk menanyakan, apakah organisasi tersebut kembali ke situs web dan menyarankan agar perusahaan dapat aktif melakukan cuitan kembali. Menurut NPR, Musk mengirimi salah satu reporternya email yang berbunyi, "Jadi, apakah NPR akan mulai memposting di Twitter lagi, atau haruskah kita menggantikan @NPR dengan perusahaan lain?"
Dilansir dari Engadget, Kamis (4/5/2023), jika Anda ingat, organisasi tersebut keluar dari Twitter pada bulan April setelah dicap sebagai media yang berafiliasi dengan negara, bersama dengan media yang dikelola negara, seperti Kantor Berita China Xinhua dan RT di Rusia.
Sebelum NPR memutuskan untuk meninggalkan Twitter, platform tersebut mengubah label NPR menjadi media yang didanai pemerintah. Namun, NPR mengatakan, label yang diperbarui tersebut masih tidak akurat dan menyesatkan, karena ini adalah perusahaan swasta nirlaba dengan independensi editorial.
Label tersebut juga mendorong PBS untuk meninggalkan Twitter. Twitter akhirnya memutuskan untuk menghapus label media yang didanai pemerintah seluruhnya, bahkan dari media yang dikelola negara, tetapi baik NPR maupun PBS tidak kembali ke platform tersebut.
Hal itulah yang membuat Musk tampak kesal. NPR tidak lagi ditandai sebagai didanai pemerintah, jadi apa masalahnya?"
Ketika ada pengikut yang bertanya, 'Siapa yang akan mengambil alih akun NPR di Twitter?', Musk lantas menjawab: 'National Pumpkin Radio' bersama dengan beberapa emoji.
Di bawah kebijakan Twitter, perusahaan mengatakan bahwa pengguna cukup masuk setiap 30 hari sekali untuk menjaga akun mereka tetap aktif. Selanjutnya, dikatakan bahwa akun dapat dihapus secara permanen karena tidak aktif, tetapi tidak dapat merilis nama pengguna yang tidak aktif saat ini. Ini mendorong orang untuk mencari nama lain jika nama pengguna yang mereka inginkan digunakan oleh akun yang tampaknya tidak aktif.
Namun, NPR mengatakan bahwa dalam pertukaran email mereka, Musk memberi tahu organisasi itu bahwa kebijakan Twitter adalah melakukan perubahan untuk akun yang benar-benar tidak aktif. "Kebijakan yang sama berlaku untuk semua akun. Tidak ada perlakuan khusus untuk NPR."
Ikuti Whatsapp Channel Republika