REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI -- Dubai Islamic Bank telah memberikan lampu hijau untuk mengakuisisi 25 persen saham di grup perbankan digital baru di Turki. Sayangnya, nama bank yang diakuisisi hingga kini belum diungkapkan.
"Pemberi pinjaman mengonfirmasi bahwa penawaran tersebut sudah sesuai dengan peraturan kerja sama yang ada," ungkap sumber seperti dikutip dari Daily Sabah, Kamis (4/5/2023).
Didirikan pada 1975, bank ini berspesialisasi dalam perbankan partisipasi. Saat ini, total aset Dubai Islamic Bank sebesar 75 miliar dolar AS dan sudah memiliki lebih dari 500 cabang. Dubai Islamic Bank juga telah melayani sekitar lima juta nasabah secara global, didukung oleh tim yang terdiri lebih dari 10 ribu karyawan.
Kerja sama antara Turki dan Uni Emirat Arab (UEA) ini seperti jalan tengah kedua negara yang setelah bertahun-tahun memiliki hubungan yang kurang harmonis. Diketahui, keduanya memiliki konflik regional, termasuk konflik di Libya. UEA dan Turki mendukung pihak yang berseberangan dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, saat ini, UEA adalah mitra dagang terbesar Turki di kawasan Teluk dan menempati urutan kedua di kawasan Teluk dalam hal investasi langsung di Turki. Ankara dan Abu Dhabi memilih untuk melupakan konflik selama bertahun-tahun tersebut dan membuka pintu ke fase baru dalam hubungan bilateral yang ditandai dengan kerja sama ekonomi yang lebih dalam setelah perselisihan selama bertahun-tahun.
Presiden Recep Tayyip Erdogan pun sudah melakukan kunjungan kembali ke UEA pada pertengahan Februari, setelah perjalanan MBZ ke Ankara pada akhir November 2021 yang menandai langkah signifikan untuk mengatasi perselisihan. Kedua negara bahkan telah menandatangani kesepakatan kemitraan ekonomi yang luas pada bulan Maret untuk meningkatkan perdagangan.
Erdogan mengatakan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif akan membawa hubungan ekonomi dan perdagangan ke fase baru. "Ini akan meningkatkan volume perdagangan antar negara menjadi 25 miliar dolar AS dalam lima tahun," kata Erdogan saat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika