REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, membahas rencana induk pariwisata daerah (RIPDA) Kota Bogor. Salah satu hal yang jadi pembahasan ialah pembangunan Museum Pajajaran Kota Bogor, di Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Kepala Disparbud Kota Bogor, Iceu Pujiati, menjelaskan Pembangunan Museum Pajajaran merupakan salah satu program dari penataan Kawasan Batutulis. Dimana program ini merupakan rekomendasi para Ahli Sejarah, Ahli Arkeologi dan lain-lain.

Rekomendasi ini, kata Iceu, merupakan hasil penelitian para Ahli yang dipimpin oleh Profesor Hj. Nina Herlina di Situs Prasasti Batutulis yang merupakan peninggalan Kerajaan Sunda Pajajaran.

“Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melanjutkan dengan rencana program penataan kawasan pendukung dari Situs Prasasti Batutulis ini. Pembangunan ini akan dilaksanakan pada lahan seluas 3.248 meter persegi yang terdiri dari berbagai fungsi,” kata Iceu, Kamis (4/5/2023).

Berdasarkan hasil pemapsran dari Disparbud Kota Bogor, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menilai pembangunan Museum Pajajaran memiliki nilai lebih karena diyakini akan menjadi salah satu daya tarik pariwisata di Kota Bogor. Tak hanya itu, keberadaannya juga akan menjadi ikon pariwisata baru di Kota Bogor.

“Ini akan menjadi ikon pariwisata di Kota Bogor yang diharapkan bisa menarik banyak wisatawan, dengan dihadirkannya program pertunjukan yang menarik dan atraktif,” ujar Saeful.

Namun, Saeful juga menyampaikan masukan dari Komisi IV DPRD Kota Bogor, dimana ia meminta kepada Disparbud Kota Bogor agar mengerjakan pembangunan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Tak hanya itu, dalam proses lelang nanti harus transparan, agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari.

Lebih lanjut, Saeful juga menekankan kepada Disparbud Kota Bogor untuk segera menyiapkan rencana tata kelola pasca pembangunan. Agar nantinya pengelolaan Museum Pajajaran Kota Bogor bisa langsung dieksekusi setelah selesai pembangunan. Seperti rencana siapa yang mengelola, penetapan ticketing, dan rencana kegiatan yang akan dihadirkan di Museum Pajajaran Kota Bogor.

Sebab, jika berkaca kepada hadirnya Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) Bogor Utara, GOM Bogor Selatan dan Lapangan Manunggal, hingga saat ini Pemkot Bogor belum menetapkan tata kelola aset yang sudah selesai dibangun dan menyebabkan polemik di masyarakat.

“Pemkot Bogor sering hanya terbatas membangun saja, contoh GOM itu. Mereka tidak menyiapkan tata kelola setelahnya. Nah itu menjadi pemikiran kita agar Disparbud dalam membangun Museum Pajajaran disiapkan juga kajian tata kelola,” pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika