REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo menekankan bahwa dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Karena itu wajar apabila ia berbicara berkaitan dengan situasi politik.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi ketika ditanya mengenai pertemuan dengan petinggi partai-partai politik koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, baru-baru ini, tapi tidak mengundang Partai Nasdem untuk hadir.
"Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik, ya boleh dong," ujarnya saat memberi keterangan kepada awak media di Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis.
Jokowi menambahkan bahwa selama ini dia juga banyak berbicara berkaitan dengan pelayanan publik. Menurut Jokowi kedua hal itu menjadi tugas seorang Presiden, tetapi dia akan berhenti ikut campur ketika sudah ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
"Ya kan memang ini tugas, tugas seorang Presiden. Hanya kalau memang sudah ada ketetapan dari KPU saya..." ujar Jokowi sembari menunjukkan gestur mengangkat kedua tangannya.
Jokowi mengaku bahwa dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam pada Selasa (2/5) malam, ia membicarakan banyak hal dengan para petinggi parpol koalisi, terutama terkait politik yang bersangkutan langsung dengan negara ke depannya.
"Semuanya dibicarakan, utamanya terkait politik yang menyangkut negara ke depan akan seperti apa tantangannya," kata Jokowi.
Jokowi bahkan menyebut kriteria kepemimpinan nasional yang bisa mengatasi tantangan ke depan. "Itu semuanya butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat, yang dipercaya oleh rakyat, internasional, dan investor," ujarnya.
Sebelumnya pada Selasa (2/5) malam. Presiden Jokowi mengundang jajaran petinggi parpol koalisi melakukan pertemuan di Istana Merdeka.
Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Pertemuan tersebut dilakukan di tengah situasi politik yang kian menghangat jelang Pemilu 2024 setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. PPP kemudian menyusul memutuskan mengusung Ganjar.
Ganjar Pranowo merupakan salah satu figur politik yang memiliki elektabilitas tinggi dari berbagai survei. Selain Ganjar, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Demokat, PKS dan Partai Nasdem.
Figur lainnya yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi adalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto, yang partai-nya menjalin koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan PKB. Sementara, Golkar, PAN dan PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika