REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan memegang prinsip bahwa pemilik kekuasaan suatu negara adalah rakyat. Karenanya, ia tak setuju dengan pernyataan hilang atau berpindahnya kekuasaan.
Kekuasaan disebutnya tak akan pernah hilang, karena hal tersebut ada di tangan rakyat. Sehingga, ia menyinggung pihak-pihak yang merasa khawatir jika nantinya kehilangan kekuasaan.
"Kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi, itu pasti. Karena prinsip dasar demokrasi kekuasaan ada di tangan rakyat, jadi jangan pernah bicara tentang kehilangan kekuasaan," ujar Anies di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jumat (5/52023).
Menurutnya, itulah prinsip dasar demokrasi yang harus dipegang semua pihak, yakni kekuasaan di tangan rakyat. Jangan pernah ada yang merasa bahwa pemegang kekuasaan kecuali rakyat, yang ada adalah pembawa kewenangan.
"Jadi itu karena itu tidak usah khawatir soal tadi ancaman mengancam tidak ada, karena ini soal sirkulasi, rotasi pemegang kewenangan dari rakyat," ujar Anies.
Anies kemudian ditanyakan terkait terancam atau tidaknya dengan wacana pembentukan koalisi besar. Koalisi tersebut diketahui akan berisikan partai politik yang saat ini berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kan selalu begini, sesudah selesai prosesnya baru diumumkan. Jadi biarkan itu berproses dulu," jawab mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Ia juga menghormati komunikasi politik yang dilakukan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Salah satunya adalah pembahasan sosok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Jadi biarkan tim kecil ini membahas mengenai kriteria, membahas tentang nama-nama. Alhamdulillah mereka sudah sampai kepada kerucut berwujud lima, biarkan proses ini jalan terus," ujar Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika