REPUBLIKA.CO.ID, KABUL — Wakil juru bicara PBB pada Jumat (5/5/2023) mengumumkan bahwa staf perempuan PBB akan terus bekerja dari rumah. Pernyataan ini dikeluarkan setelah pemerintah Taliban memberlakukan larangan bagi perempuan Afghanistan bekerja untuk badan dunia sebulan yang lalu.
PBB memiliki sekitar 3.300 staf Afghanistan, sekitar 400 di antaranya adalah perempuan, sementara sekitar 600 staf internasional di negara itu tidak terpengaruh oleh larangan tersebut. PBB mengatakan akan meninjau operasinya dan menahan staf Afghanistan di rumah hingga 5 Mei.
Wakil juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan pada hari Jumat tidak ada perubahan pada "postur di lapangan."
"Kami sedang bekerja untuk mengambil keputusan tentang modalitas kerja yang sesuai," kata Haq kepada wartawan di New York. "Jelas, kami memiliki tantangan karena kebutuhan rakyat Afghanistan sangat besar, dan kami bermaksud untuk memenuhi kebutuhan itu, tetapi pada saat yang sama, operasi kami jelas terhambat,” ujarnya.
Pejabat tinggi bantuan AS memperingatkan minggu ini, bahwa orang-orang Afghanistan berada dalam "tahun yang sangat sulit ke depan," ketika para donor bergulat dengan menantang tindakan keras pemerintah Takiban terhadap perempuan dan anak perempuan, lebih banyak krisis di seluruh dunia, dan lebih sedikit dana secara keseluruhan.
Haq mengatakan pekerjaan bantuan berlanjut di bidang-bidang seperti kesehatan dan pendidikan di mana PBB bisa mendapatkan beberapa pengecualian terbatas untuk larangan perempuan Afghanistan. Dia mengindikasikan, bagaimanapun, bahwa beberapa lembaga PBB mungkin mengambil pendekatan yang berbeda.
"Saya percaya bahwa lembaga yang berbeda memiliki mandat yang berbeda tentang penyediaan bantuan sehingga mereka memiliki cara yang berbeda dalam menangani situasi seperti yang saya Cirikan," kata Haq dilansir dari New Arab, Sabtu (6/5/2023).