REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM – Otoritas Israel menghancurkan sebuah sekolah Palestina di Tepi Barat yang diduduki pada Ahad (7/5/2023), menuai kecaman keras dari Uni Eropa. Bangunan sekolah ini terletak sekitar dua kilometer dari Bethlehem, sebuah kota yang menjadi pusat budaya dan industri pariwisata Palestina.
Sebuah cabang militer Israel, COGAT, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa bangunan tersebut telah dibangun secara ilegal dan dinyatakan berbahaya bagi keselamatan siapa pun yang belajar atau berkunjung ke sana. Karena itu, pengadilan Israel memerintahkan penghancurannya.
Delegasi Uni Eropa untuk Palestina, di akun Twitter resminya, mengatakan "terkejut" dengan pembongkaran sekolah, yang katanya akan berdampak pada 60 anak Palestina.
"Penghancuran itu ilegal menurut hukum internasional dan hanya akan menambah penderitaan penduduk Palestina dan semakin meningkatkan lingkungan yang sudah tegang," kata delegasi Uni Eropa seperti dilansir Arabnews, Senin (8/5/2023).
COGAT mengatakan pemilik gedung telah menolak beberapa upaya oleh otoritas Israel untuk terlibat dalam dialog mengenai status struktur sebelum pelaksanaan pembongkaran.
Sementara, siswa dan saksi mata mengatakan bangunan itu telah menjadi puing-puing tanpa jejak. “Kami bersiap-siap untuk datang ke sekolah dan ketika kami tiba kami tidak menemukan sekolahnya,” kata seorang siswa, Mohammed Ibrahim.
“Kami ingin sekolah hari ini! Kami ingin belajar, jika mereka (pasukan Israel) terus menghancurkan, kami akan terus membangun," imbuhnya.
Saksi juga mengatakan isi gedung telah disita. "Mereka menghancurkan sekolah dan mereka mengambil semuanya," kata seorang penduduk terdekat dan saksi yang cucunya adalah seorang siswa di sekolah itu, Ismael Salah kepada Reuters.
"Semua perabotan, mereka memasukkannya ke dalam truk dan mengambilnya," kata Ismael.
Israel sering mengungkit kurangnya izin bangunan, yang menurut orang Palestina dan kelompok hak asasi manusia hampir tidak mungkin diperoleh, dalam menghancurkan bangunan Palestina di Tepi Barat, wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967.
Palestina menginginkan lebih dari setengah juta pemukim Yahudi di sana, bersama dengan tentara Israel, untuk meninggalkan wilayah pendudukan.
Namun, Israel menolak keras penarikan besar-besaran tersebut, mengutip klaim sejarah atas tanah alkitabiah.
Baca juga: 22 Temuan Penyimpangan Doktrin NII di Pesantren Al Zaytun Menurut FUUI
Dewan Regional Gush Etzion, yang mewakili blok terdekat pemukim Yahudi di Tepi Barat, menyambut baik pembongkaran tersebut.
“Ini jelas merupakan langkah lain dalam perjuangan gigih untuk tanah Negara kita," kata Walikota Dewan Daerah Gush Etzion, dan Ketua Dewan Yesha, Shlomo Neeman dalam sebuah pernyataan. "Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan," imbuhnya.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Palestina menyebut penghancuran itu sebagai "kejahatan keji".
Hal ini karena, penghancuran itu akan menyebabkan siswa sekolah tidak dapat menerima pendidikan mereka dengan cara yang gratis, aman dan stabil, mirip dengan anak-anak di seluruh dunia.
Sumber resmi Israel mengatakan bahwa perselisihan tentang keamanan gedung telah berlangsung selama enam tahun dan sekolah terdekat akan menampung siswa yang terlantar akibat pembongkaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika