REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka membicarakan tantangan Indonesia ke depan. Tak dibahas sama sekali soal politik praktis terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh, kita tidak berbicara tentang politik praktis, kita berbicara tentang kesinambungan kebijakan," ujar Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5/2023).
Kendati demikian, Jokowi dan enam ketua umum partai politik yang hadir memiliki pandangan bahwa harus adanya keberlanjutan oleh pemimpin berikutnya. Termasuk dalam menghadirkan kesinambungan.
"Hal yang wajar seorang pemimpin berbicara tentang bagaimana kepemimpinan masa depan agar terjadi suatu kesinambungan terhadap suatu capaian-capaian pemerintah dan bagaimana mewujudkan visi ke depan contoh Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujar Hasto.
"Sehingga dengan adanya suatu kesepahaman itu dapat dibangun suatu dialog-dialog antarpimpinan partai politik," sambungnya.
Pertemuan itu juga dibantahnya untuk mengerucutkan sosok pemimpin untuk periode berikutnya. Tegasnya, partai berlambang kepala banteng itu paham betul perbedaan politik praktis dan kepentingan negara.
"Berbicara dengan demografi, bonus demografi, bagaimana ini memberikan suatu leverage dalam kemajuan Indonesia ke depan. Itu kan merupakan suatu pembicaraan terkait dengan kepentingan negara," ujar Hasto.
Presiden Jokowi menekankan, dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Karena itu wajar apabila ia berbicara berkaitan dengan situasi politik ketika mengundang enam ketua umum partai politik.
"Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik, ya boleh dong," ujarnya saat memberi keterangan kepada awak media di Sarinah, Jakarta.
Jokowi menambahkan bahwa selama ini dia juga banyak berbicara berkaitan dengan pelayanan publik. Menurut Jokowi kedua hal itu menjadi tugas seorang Presiden, tetapi dia akan berhenti ikut campur ketika sudah ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ya kan memang ini tugas, tugas seorang Presiden. Hanya kalau memang sudah ada ketetapan dari KPU saya" ujar Jokowi sembari menunjukkan gestur mengangkat kedua tangannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika