REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan untuk mewujudkan perbaikan bidang pendidikan kesehatan, termasuk melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sri Mulyani menghadiri peluncuran program Fellowship Dokter Spesialis Dalam dan Luar Negeri yang merupakan kerja sama LPDP Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Senin (8/5/2023). Fellowship untuk dokter salah satu bagian dari LPDP.

"Saya tahu banyak dokter spesialis yang mengambil beasiswa, fellowship untuk spesialis dan subspesialis," kata Sri Mulyani dalam acara daring.

Pada 2010, pemerintah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk bidang pendidikan, dengan alokasi untuk LPDP mulanya hanya Rp 1 triliun. Kini, dana kelolaan LPDP telah mencapai Rp 140 triliun.

Selain mengikuti fellowship, Sri Mulyani juga berharap terdapat program training of trainers untuk para dokter agar dapat segera memenuhi kebutuhan bagi lebih dari 270 juta masyarakat Indonesia.

"Dipikirkan agar ilmu dan pengalaman bisa ditangkap dan bisa diberikan kepada yang lain. Mekanisme kontrak dokter yang praktik di fakultas kedokteran dan rumah sakit juga bisa diatur," kata dia.

Ia juga meminta agar LPDP dan Kementerian Kesehatan membuat program khusus untuk memasukkan secara bersamaan dokter-dokter yang mengambil pendidikan spesialis di salah satu kampus terbaik dunia agar biaya yang harus dibayar juga lebih murah. Dengan itu, Indonesia bisa meningkatkan kualitas dokter, sehingga tidak hanya banyak, tapi kualitasnya juga terjaga.

Investasi untuk sektor kesehatan yang disalurkan di tengah pandemi Covid-19 kepada rumah sakit di bawah kementerian, kepolisian, universitas negeri, dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat dioptimalkan dengan kerja sama antara rumah sakit. "Kalau bisa, rumah sakit-rumah sakit bersinergi dan jangan bersaing. Karena kita menjadi lebih kuat kalau bersama-sama," kata Sri Mulyani

Ikuti Whatsapp Channel Republika