REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag)Yaqut Cholil Qoumas meminta kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan terobosan berupa jemput bola agar jamaah dapat segera melakukan pelunasan biaya haji.
"Saya minta kepada kanwil dan kantor Kemenag untuk tidak menunggu dan harus menjemput bola karena data calon jamaah itu sudah ada. Jangan menunggu jamaah datang, kita harus turun tangan," ujar Menag Yaqut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Menag Yaqut yang menerima laporan dari kanwil Kemenag se-Indonesia menyebut rata-rata pelunasan jamaah hingga Senin (8/5) mencapai 90 persen. Kondisi itu memerlukan terobosan agar sisa jamaah bisa segera melakukan pelunasan.
Di samping itu, Menag juga menginstruksikan dalam rekrutmen petugas haji tambahan tidak menggunakan skema menunjuk peserta yang tidak lolos dalam rekrutmen sebelumnya. "Saya tidak setuju dengan skema yang tidak lolos dalam rekrutmen petugas sebelumnya dijadikan petugas tambahan. Kita perlu waktu untuk menentukan ini dan tetap harus dibicarakan secara khusus," kata Menag.
Menag juga meminta agar ke depan tidak ada lagi pencetakan buku panduan penyelenggaraan ibadah haji yang dinilai tidak efektif dalam anggaran.
"Saya berharap ke depan tidak ada cetak-mencetak buku lagi dan semua harus digitalisasi yang dapat diakses melalui aplikasi Pusaka, yang tentunya jauh menghemat anggaran daripada cetak buku," kata Menag.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, pelunasan biaya haji hingga 5 Mei 2023 sudah mencapai 188.964 orang atau sebesar 84,96 dari kuota 221 ribu. "Sementara untuk visa biometrik sudah mencapai sekitar 70 persen, penyediaan layanan akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi juga sudah mencapai tahap akhir," katanya.
Agar kuota Haji 1444 H/2023 M dapat terserap maksimal, Hilman meminta Kanwil Kemenag mendorong jamaah segera melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH). Di samping itu, kakanwil juga diminta untuk menyampaikan informasi bahwa calon jamaah haji cadangan akan mengisi kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi sebanyak 8.000 orang.
"Dan mendata jamaah lunas BIPIH yang akan menunda keberangkatannya," kata Hilman Latief.
Terkait dengan kendala, ia menjelaskan waktu pelunasan dengan awal keberangkatan kloter pertama hanya 15 hari. Selain itu, penambahan kuota juga akan berdampak pada penambahan 19 kloter. Karena itu, perlu pembahasan slot-time penerbangan dengan pihak maskapai dan persetujuan dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.
"Juga perlu adendum perjanjian kerja sama dengan maskapai penerbangan, penambahan kloter berdampak penambahan tambahan keberangkatan dari asrama haji, sementara kapasitas asrama haji tertentu, terbatas," kata Hilman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika