REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Bank Dunia mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk menambah anggaran bantuan sosial. Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen mengatakan Indonesia memiliki banyak pilihan bagus dalam sistem yang digunakannya untuk meningkatkan pendanaan bagi investasi yang lebih berpihak kepada rakyat miskin. Sebagai negara dengan aspirasi menjadi negara berpenghasilan tinggi dan melanjutkan upaya pengentasan kemiskinannya, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan ini secara berkelanjutan dan menyeluruh. Termasuk melalui upaya untuk mengurangi kesenjangan data dan pengetahuan untuk meningkatkan kebijakan pada masa mendatang.
"Penambahan anggaran bantuan sosial juga untuk menghilangkan subsidi yang tidak efisien, seperti subsidi energi," kata Kahkonen di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Langkah itu menciptakan ruang fiskal bagi masyarakat miskin. Utamanya dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Ia melanjutkan, penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan mengurangi pengecualian pada pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) serta meningkatkan cukai atas tembakau, alkohol, dan minuman berpemanis yang akan menciptakan dampak kesehatan yang menguntungkan.
Anggaran atau yang disebut oleh Bank Dunia sebagai investasi bagi masyarakat miskin berupa bantuan sosial, membutuhkan lebih banyak sumber daya keuangan daripada yang tersedia saat ini. Menurut Bank Dunia, cara praktis untuk meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai secara cepat adalah dengan menghilangkan pengecualian dan tarif pilihan atas pajak berbagai barang dan jasa.
Sementara barang-barang tersebut seringkali merupakan pangsa yang lebih besar dari konsumsi rumah tangga yang lebih miskin. Barang-barang tersebut juga dikonsumsi oleh rumah tangga yang lebih kaya dan biasanya dalam jumlah yang lebih banyak.
"Sepertiga dari potensi penerimaan PP (0,7 persen dari PDB) di Indonesia hilang melalui struktur pembebasan PP saat ini, itu cukup untuk mendanai seluruh anggaran bantuan sosial yang diperluas pada 2019," ucap Kahkonen.
Berdasarkan laporan Bank Dunia, komoditas seperti tembakau, alkohol, dan minuman berpemanis memiliki dampak kesehatan yang negatif, dengan implikasi biaya yang besar bagi kesehatan masyarakat. Menaikkan pajak atas barang-barang tersebut akan mengurangi konsumsinya, menghemat biaya sistem kesehatan publik sekaligus menghasilkan penerimaan pemerintah.
Selain itu, penerapan pajak karbon akan turut mengerek penerimaan negara, namun menjadi catatan bahwa kebijakan tersebut berpotensi membuat investasi sektor karbon menjadi kurang menarik. Berdasarkan kajian Bank Dunia, kebijakan pemerintah memberikan bantuan sosial lebih efektif dalam mengurangi angka kemiskinan daripada penyaluran subsidi energi yang justru meningkatkan efek gas rumah kaca. Indonesia menargetkan pada 2024 atau saat berakhirnya periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat mencapai nol persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika