REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan ,penghapusan aset 417 unit bus Transjakarta harus segera dilakukan. Pasalnya, pengusulan penghapusan aset sudah dilakukan sejak 2018. Namun, hingga kini hal itu belum terealisasi karena belum mendapat persetujuan dewan.

"Ya tentu kami berharap bahwa proses penghapusan ini bisa segera, karena pengusulannya kan udah jauh-jauh hari diusulkan dari 2018. Kemudian, baru kemarin dibahas. Sehingga upaya-upaya akselerasi dari semuanya ini tentu menjadi penting," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Rabu (10/5/2023).

Dia menjelaskan, data aset bus Transajakarta itu tercatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI, yang juga melakukan penataan administrasi. Alhasil, seharusnya penghapusan aset armada bus tidak menjadi masalah. "Lalu, berdasarkan istilah clear, baru itu masuk ke dalam peninjauan lapangan," kata Syafrin.

Disinggung keinginan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta yang ingin melakukan peninjauan ke kandang 417 bus Transjakarta di Terminal Pinang Ranti, Jakarta Timur pada Senin (15/5/2023), Syafrin hanya menjawab singkat. Adapun bus itu sejak lima tahun lalu sudah tidak digunakan. "Tentu sesuai kebutuhan," katanya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, S Andyka mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberi atensi terhadap rencana Dishub DKI DKI yang mengusulkan penghapusan aset 417 unit bus Transjakarta. Hingga kini, legislator belum memberi persetujuan usul tersebut.

"Kita berharap agar Pemprov dalam hal ini Penjabat Gubernur DKI Jakarta (Heru Budi Hartono) memberi perhatian cukup atau bahkan lebih, terkait persoalan 417 bus ini," tutur Andyka saat ditemui dalam rapat Komisi C DPRD DKI di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/5/2023).

Andyka menjelaskan, pihaknya memang merencanakan untuk melakukan survei ke lapangan memeriksa ratusan bus yang bakal dilelang tersebut. Namun, hingga saat ini, dewan masih terkendala belum mendapatkan data dari BPAD DKI untuk mengkomparasikan fakta aset bus dan di lokasi yang akan disurvei.

"Sampai saat ini karena kita kemarin terkendala Ramadhan kemudian masuk ke Idul Fitri jadi hingga saat ini kita belum tindaklanjuti hasil rapat kemarin yang mana kita akan mengadakan kunjungan kerja langsung ke lapangan melihat kondisi 417 bus yang dimaksud," tutur politikus Partai Gerindra tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika