REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin memproyeksikan, nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030 mendatang. Pada 2025 nilai ekonomi digital diprediksikan akan meningkat dua kali lipat menjadi 103 miliar dolar AS.
"Dan (ini) terus akan naik hingga mencapai 360 miliar dolar AS di tahun 2030 mendatang," kata Rudy dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu (10/5/2023).
Proyeksi akan akselerasi tersebut mengacu pada performa tahun 2022, yang mencatatkan nilai ekonomi digital Indonesia sebesar 77 miliar dolar AS atau tumbuh 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai pemain utama ekonomi digital di kawasan serta menguasai lebih dari 40 persen pangsa ASEAN.
Rudy menjelaskan, akselerasi juga tercermin dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan performa layanan keuangan. Adapun ia menyebutkan transaksi uang elektronik tumbuh 11,39 persen atau Rp 34,1 triliun per Maret 2023.
Selain itu, di sektor perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga Februari 2023 tercatat terdapat 785 pelaku usaha Fintech dengan nilai penyaluran kredit sebesar Rp 19,23 triliun.
Lebih lanjut, Rudy memaparkan potensi angka demografi penduduk Indonesia yang berpengaruh pada tumbuhnya 2.400 perusahaan rintisan atau startup sehingga menempatkan Indonesia di posisi ke-6 negara dengan startup terbanyak di dunia. "Hal itu berpotensi untuk terus berkembang karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia yang memiliki bonus demografi di mana sebagian besar penduduknya berada di dalam dunia produksi, serta memiliki penetrasi internet mencapai 76,8 persen," jelasnya.
Untuk mewujudkan target perkembangan ekonomi digital, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) telah menginisiasi beberapa program, diantaranya Literasi Digital Indonesia, Makin Cakap Digital, Program Cyber Kreasi, Digital Talent Scholarship, serta Digital Leadership Academy. Pemerintah targetkan program Digital Talent Scholarship mampu memberikan pelatihan gratis untuk 100 ribu peserta yang mencakup tujuh akademi.
Kemudian, pemerintah juga melakukan terobosan dalam penyediaan pelatihan secara end to end kepada masyarakat melalui kartu Pra-Kerja. Pemerintah mencatatkan kartu Pra Kerja telah dimanfaatkan lebih dari 16,5 juta orang di 514 kabupaten kota dan 38 provinsi sejak diluncurkan pada April 2020 lalu.
"Pemerintah melanjutkan program tahun ini dengan dijalankan melalui skema normal yang tidak lagi bersifat semi bansos, sehingga lebih difokuskan pada peningkatan keahlian," jelas Rudy.
Lebih lanjut, pemerintah juga telah mengembangkan materi ajar berbasis virtual reality untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui Technical and Vocational Education and Training (TVET System Reform). Sejauh ini, program ajar tersebut telah diuji coba pada 16 SMK dan 7 Provinsi, serta sebanyak 285 guru juga telah menerima pelatihan berbasis VR tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika