REPUBLIKA.CO.ID, LABUAN BAJO -- Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menyampaikan Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat untuk memperkuat implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara ASEAN.
"Implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara sepakat untuk diperkuat," ujar Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Kamis (11/5/2023).
Ia menyebut kesepakatan tersebut sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN, supaya kawasan semakin kuat dan semakin mandiri di masa mendatang.
Kemarin, dalam agenda ASEAN Leaders' Interface with Representatives of ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), semua negara anggota ASEAN menyetujui integrasi layanan pembayaran kode QR yang berlaku universal. "Contohnya, ASEAN QR Code semuanya setuju. Antara Indonesia dengan Thailand sudah, dengan Singapura, tapi ini lanjut lagi di semua ASEAN. Bayangkan sampai Myanmar aja, disiapkan kode QR juga. Ini arti dari sentralitas, itu kita jalankan kita dorong," ujar Ketua ASEAN-BAC Arsjad Rasjid.
Dalam pertemuan tersebut, Ia menyebut semua kepala negara menyetujui layanan kode QR di antara negara-negara anggota ASEAN. Namun, setiap negara memiliki posisinya masing-masing.
"Semua sepakat setuju (pemimpin negara), tapi, untuk posisi setiap negara berbeda- beda. Jadi kalau bisa lima, lima dulu, enam, enam dulu, Nanti semua negara akhirnya bisa masuk," ujar Arsjad.
Dalam KTT Ke-42 ASEAN ini, Indonesia mengangkat tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth" yang bermakna ASEAN relevan dan penting sebagai pusat pertumbuhan dunia, dengan tujuan memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN, sehingga mampu menjawab tantangan dalam 20 tahun ke depan.
Perhelatan akbar ini juga membahas mengenai ASEAN sebagai pusat pertumbuhan, dengan jumlah penduduk besar dan pertumbuhan ekonomi yang hampir selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia, diharapkan ASEAN terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan.