Jumat 12 May 2023 21:59 WIB

Antisipasi Kecurangan Pilpres, Anies Baswedan Tunjuk Kuasa Hukum

Tim kuasa hukum mendapat mandat dari Anies untuk antisipasi kecurangan pilpres 2024.

Anies Baswedan dan Ketua Tim Hukum Pilpresnya, DR Ari Yusuf Amir   SH MH, di Jakarta (12/5/2024).
Foto: Istimewa
Anies Baswedan dan Ketua Tim Hukum Pilpresnya, DR Ari Yusuf Amir SH MH, di Jakarta (12/5/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangka mengantisipasi kecurangan pada proses Pilpres 2024, Anies Baswedan, menunjuk tim hukum untuk mewaklinya. Tim hukum tersebut di ketua pengacara senior DR Ari Yusuf Amier SH MH.

"Hari Ini secara resmi saya diangkat sebagai Ketua Tim Hukum, Bakal Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan. Saya menerima amanah ini sebagai ikhitiar untuk membangun republik dan demokrasi yang bermartabat,'' kata Ari Yusuf Amir, di Jakarta, Jumat petang, (12/5/2023).

Menurut Ari, adanya pemilihan  posisi sebagai kuasa hukum Anies Baswedan pihaknya pun menyadari bahwa ini hanyalah sekedar pilihan politik yang bisa jadi berbeda dengan pihak lain  yang lain. "Namun apa pun pilihan politik kita, semua pihak tetap wajib menjadi insan yang rahmatan lil alamin, yakni saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Politik itu untuk menyatukan bukan memecah."

"Jadi mari tetap kita jaga  persaudaraan kita. Jangan biarkan permusuhan mengusik kehangatan kemanusiaan kita. Bukankah demokrasi mengajarkan, bahwa berbeda itu niscaya, menjaga kerukunan itu prinsip,'' tegas Ari.

Dalam karir kepengacaraan Ari punya jejak membela kasus banyak pihak yang punya banyak perbedaan pilihan politik. Hal ini misalnya menjadi kuasa hukum berbagai publik figur dan tokoh penting, menjadi pengamat hukum, pengacara hukum perusahaan dalam negeri dan luar negeri, menulis buku, hingga menjadi pengajar tamu soal hukum bisnis yang menjadi spesalisasinya.

Sedangkan mengenai  pengalaman menangaani sengketa pilkada antara lain Pilkada Gubernur Kaltim, Gubernur Sumsel, Gubernur Papua dan beberapa kepala daerah di kota dan kabupaten lainnya. Mengenai perkara yang menarik perhatian publik yang pernah ditanganinya antara lain kasus Antasari Azhar sebagai ketua KPK, Susno Duadji sewaktu Kabareskrim, dan mantan KSAD Jenderal TNI Dr Ryamizard Ryacudu 

Sementara dalam SK Pengangkatan sebagi ketua tim hukum Anies Baswedan, Ari Yusuf Amir diberi beberapa mandat. Hal itu antara lain membentuk tim hukum, memimpin tim hukum, melakukan konsolidasi hukum dalam mengantipasi kecurangan pemilu, dan mewakili Anies Baswedan dalam proses pilpres baik secara perdata dan pidana.

 

 

 

 

 

 

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement