Sabtu 13 May 2023 18:22 WIB

Menteri Bahlil Ungkap Jokowi Sukses Jaga Inflasi, Pengamat: Kepuasan Publik Meningkat

Pemerintah dinilai telah membuat kebijakan yang tepat.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia
Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyampaikan kesuksesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjaga inflasi memberikan dampak positif bagi kepuasan masyarakat kepada Presiden Jokowi yang semakin meningkat.

Seperti diketahui, tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami kenaikan menjadi 82% dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada April 2023. Angka ini merupakan kepuasan kinerja tertinggi kepada Jokowi selama menjadi presiden.

Baca Juga

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisaktsi Trubus Rahadiansyah mengatakan, Presiden Jokowi tidak hanya mampu menjaga inflasi, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Hal tersebut menjadi katrol peningkatan kepuasan publik terhadap Jokowi. 

“Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga memperoleh istilahnya public trust yang baik itu disebabkan kapasitas beliau ini selama menjaga inflasi dan sekaligus menjaga kestabilan daya beli masyarakat dalam hal ini ketersediaan barang dan jasa yang meskipun harganya sudah mengalami kenaikan itu,” ujar Trubus, Sabtu (13/5/2023).

Dikatakan Trubus, pemerintah telah membuat kebijakan yang tepat terkait dengan inflasi sehingga masyarakat bawah atau yang berpenghasilan rendah tidak terdampak.

“Saya melihat upaya pemerintah itu untuk menjaga inflasi memberikan banyak kebijakan kepada masyarakat bawah atau masyarakat yang kategori terdampak secara kebijakan, jadi masyarakat bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah dengan berbagai kebijakan yang ada pemerintah berhasil menjaga itu semua,” urainya.

“Karena yang kita lihat masyarakat itu tidak bergejolak artinya tidak demo-demo, tidak ada protes-protes atau sampai petisi-petisi yang mengarah ke merendahkan kepercayaan atau publik distrust,” imbuhnya,

Lanjut Trubus, untuk tetap menjaga inflasi dan daya beli masyarakat, pemerintah sebaiknya memperhatikan sektor pertanian dan perkebunan agar dapat diberdayakan oleh masyarakat.

“Bagaimana kita memberdayakan pertanian, perkebunan yang ada di kita itu syaratnya adalah anak-anak muda atau masyarakat desa itu diberdayakan untuk berkebun dan bertani untuk ketahanan pangan,” paparnya.

Selain itu, Trubus mengatakan sektor transportasi untuk pengiriman logistik ke daerah-daerah yang tidak semuanya bagus perlu segera dibenahi, pasalnya biaya transportasi yang tinggi bisa menyumbang lonjakan harga selain daripada kelangkaan pasokan.

“Ini kaitannya dengan yang lagi rame-rame soal jalan. Jadi bagaimana logistik ini bisa ditekan seefisien mungkin, nah itu daerah-daerah itu digenjot untuk memperbaiki infrastruktur jalan, dengan jalan yang baik mereka bisa menjual produknya ke daerah lain dengan mudah dan biaya logistik yang murah,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil meyakini keberhasilan menekan inflasi menjadi salah satu pemicu kenaikan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo.

Bahlil menilai, rumus menekan inflasi yang dilakukan Jokowi tidak ada dalam buku, termasuk literatur ekonomi biasa. Menurut mantan Ketua Umum HIPMI itu diperlukan instrumen khusus yaitu moneter di Bank Indonesia (BI) dan diterapkan melalui kebijakan pengetatan moneter seperti menahan peredaran rupiah.

"Kebetulan ini cara pengelolaan inflasi Pak Jokowi beda dengan umumnya, di luar kelaziman. Dulu lewat kebijakan fiskal, naikkan suku bunga atau turunkan suku bunga BI rate," katanya.

Bahlil menceritakan cara Jokowi mengelola inflasi di luar kelaziman dan sangat rinci, misalnya ketika 6 persen, sang kepala negara meminta jajarannya menjelaskan sumber-sumber kontribusi inflasi.

Menurut Bahlil, kontribusi terjadinya inflasi setelah dicek adalah bahan pokok termasuk minyak goreng, lalu Presiden Jokowi membuat formulasi bahwa pengendalian inflasi tidak hanya mengendalikan regulasi di Bank Indonesia.

Bahlil menceritakan cara presiden Jokowi dalam mengendalikan harga dalam meminta Pemerintah Daerah (Pemda) turut berperan dalam mengendalikan inflasi yang terpengaruhi melonjaknya harga bahan pangan pangan.

Pria asal Fak-Fak Papua itu mencontohkan dengan memberikan subsidi ongkos logistik agar harga bawang merah di sentra produksi Brebes dan Lampung yang sedang melonjak.

"Dengan begitu, harga yang didapatkan di satu daerah relatif sama dengan daerah asal kebutuhan pokok tersebut harga menjadi terkendali dengan stabil," terangnya.

Bahlil menjelaskan bahwa biaya subsidi transportasi angkutan bahan pokok nilainya kecil namun dampaknya sangat besar dan meluas.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement