REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya pemerintah memiliki data yang akurat untuk menghasilkan kebijakan yang tepat. Ia mengakui, data yang dimiliki pemerintah sering kali tak akurat sehingga berdampak pada masyarakat. Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya di acara pencanangan pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/5/2023).
"Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat, sering kita kedodoran di sini. Lahan pertanian kita berapa, butuh pupuk berapa? Sering data itu tidak siap dan akurat," ujar Jokowi.
Karena itu, ia pun mendukung dilaksanakannya sensus pertanian sehingga menghasilkan data yang akurat dan tepat. Dengan demikian, pemerintah bisa memutuskan kebijakan yang tepat untuk masyarakat.
"Akurasi kebijakan butuh akurasi data, kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi katakanlah sembilan juta ton, itu kan dari data memutuskan itu, tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, Pak pupuk nggak ada?" ujarnya.
Jokowi berharap, nantinya tak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan kurangnya ketersediaan pupuk di lapangan akibat data yang tak akurat. Meskipun begitu, ia tak menutup kemungkinan kelangkaan pupuk terjadi karena pasokan yang kurang dan distribusi yang terhambat.
"Mungkin supply-nya kurang, mungkin distribusinya nggak betul, tapi kalau datanya akurat gampang sekali, oh ya bukan 9 juta ton, tapi 13 juta ton misalnya," kata dia.
Jokowi juga menilai, pelaksanaan sensus pertanian seharusnya dilakukan setiap lima tahun sekali. Sensus pertanian terakhir kali dilakukan pada 10 tahun yang lalu. Ia menyebut, data yang ada pun sudah tidak akurat dan tidak sesuai.
"Ini sudah pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu, menurut saya juga kelamaan sudah berjalan berubah setiap tahun keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu. Mestinya ini setiap lima tahun, biayanya juga nggak banyak mungkin 3 triliunan tapi penting," katanya menjelaskan.
Presiden berharap, sensus pertanian ini bisa menghasilkan data yang akurat dan terpercaya. Sektor ini, kata dia, memiliki peran yang sangat strategis dan menyumbang sebesar 11,8 persen terhadap total PDB nasional.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan adanya kerawanan di sektor ini. Krisis pangan dan kelaparan yang terjadi bisa mengancam sekitar 345 juta masyarakat di dunia.
"Oleh sebab itu, sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depan. Peran yang sangat strategis ke depan dan menyediakan pekerjaan 40 juta orang hidup di sektor ini, ini sudah 29 persen dari angkatan kerja," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika