REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Yogyakarta dirasa bisa optimistis melihat sembilan pendaftar bakal calon anggota DPD RI dari DIY. Pasalnya, muncul beberapa calon baru, muda, dan memiliki rekam jejak organisasi yang jelas.

Pengamat politik, Gugun El Guyanie, mengatakan, jika melihat sembilan pendaftar masih tersisa satu nama petahana yang sudah menduduki kursi DPD selama hampir 20 tahun. Artinya, sejak Pemilu 2004 berturut-turut.

Tidak tergantikan GKR Hemas sebagai senator DIY bisa dimaknai dua sisi. Pertama, Hemas masih tidak tergoyahkan di hati masyarakat yang menaruh kepercayaan penuh agar Hemas membawa aspirasi warga Yogya ke Senayan.

Kedua, bisa jadi belum ada kader bisa dipercaya sehingga kaderisasi kepemimpinan stagnan. Bisa pula faktor masyarakat Yogya dari kultur abangan menjunjung tinggi ewuh pakewuh, sendiko dawuh kepada keraton.

Idealnya, lembaga seperti DPD menciptakan regenerasi kepemimpinan baru yang muda, visioner, dan transformatif. Tantangan yang dihadapi oleh DPD RI sebagai kamar kedua sangat berbeda dengan 20 atau 10 tahun yang lalu.

"Tantangan beratnya para senator harus berperan untuk check and balance, mengawasi dan mengimbangi DPR RI yang kewenangan konstitusionalnya lebih besar," kata Gugun.

Jangan sampai DPD mandeg secara institusional karena masih diisi produk lama, tidak pernah ada regenerasi yang mengalir sistemik. Dilemahkan konstitusi dan internal karena beberapa senatornya yang tidak berganti.

Senator Yogya akan sangat mewarnai perdebatan legislasi di Senayan jika diisi generasi muda yang memiliki integritas dan punya visi kebangsaan. Ia menilai, kemunculan senator-senator muda Yogya membawa harapan baru.

Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga ini mengingatkan, dibutuhkan senator-senator muda dari Kota Pendidikan. Yang mana, benar-benar memiliki visi memperkuat karakter pendidikan dan karakter budaya.

Semakin banyak orang muda berani mendaftar sebagai bakal calon DPD, semakin terbuka peluang regenerasi yang adil dan sehat. Purifikasi senator atau menjernihkan DPD dari anasir parpol harus tetap dikawal.

Salah satunya dengan menghadirkan kader-kader muda yang muncul dari komunitas dan ormas-ormas besar yang tumbuh di Yogya. Menurut Gugun, perlu diingat kalau DPD RI memiliki perbedaan mendasar dari DPR RI.

"DPD itu territorial representation, maka harus murni bukan kader partai politik atau punya garis oligarki dengan parpol. Kalau DPR itu political representation, dia wakil dari partai politik," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika