REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal manipulasi data penerima bansos oleh pemerintah daerah untuk kepentingan politik. Menurut Don, akan lebih baik jika Sri Mulyani bisa menunjuk langsung siapa pihak yang dimaksud.

“Pertama, siapa pun yang mau bicarakan itu, tunjuk hidung (pelakunya). Jangan insinuasi (menyindir),” kata Don kepada awak media di Jakarta, Senin (15/5/2023).

Dia mengatakan, dengan adanya tudingan yang disertai penunjukan langsung pihak terkait, bisa diperbaiki oleh Kemensos. Menurut dia, apa yang bisa dilakukan banyak pihak sejauh ini harus berdasarkan data dan angka yang ada.

Apalagi, saat penunjukan yang terkesan abu-abu bisa menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Menurut Don, Kemensos sejauh ini dalam memperbaiki data bansos juga telah melakukan kerja sama dengan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah (pemda) di banyak lokasi.

Berdasarkan kerja sama dengan pemda itu, dia menyebut, sudah ada perbaikan terhadap 34.751.911 data bansos. Langkah itu dia klaim dimaksimalkan dengan filtrasi data bansos.

“Kami juga punya filternya dan terakhir seperti itu. Jadi, saran saya adalah kalau memang Bu Menkeu atau siapa pun itu memang punya datanya, tunjuk aja,” ujar dia. 

Don menambahkan, dari penyaluran bansos, Kemensos sudah menyerahkan 98,64 persen kepada para penerima pada kuartal I 2023. Sedangkan bansos yang telah ditransaksikan mencapai 95 persen.

Diberitakan sebelumnya dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assesment di Jakarta, Sri Mulyani menyampaikan adanya praktik manipulasi bansos oleh pemda tertentu demi kepentingan politik. Menurut dia, pemda terkait hanya menyasar keluarga dengan status miskin kepada pemilihnya.

Dia menjelaskan, hal itu menjadi pertimbangan lebih jauh atau dilema pemerintah dalam menyalurkan bansos. Menurut dia, manipulasi itu menjadi masalah sulit sejauh ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika