REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Para pelaku thrifting atau pedagang pakaian bekas di wilayah Kota Depok, didata. Para pelaku usaha thrifting didata dan diberi imbauan agar tidak lagi menambah stok dagangannya dari pengepul atau importir.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan pada Disperindag Kota Depok, Sony Hendro mengatakan, pendataan pedagang thrifting merupakan permintaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hingga kini, ada beberapa toko di Kecamatan Sukmajaya yang telah didata oleh pemkot.

Dikatakannya, provinsi, kota, kabupaten nggak punya wewenang untuk melakukan tindakan seperti pemerintah pusat seperti mengambil barang atau membakar karena kita memang tidak ada aturannya. Jadi, yang diminta oleh pemerintah hanya pendataan terkait dengan keberadaan toko thriftingnya. 

"Nah, kita baru dapat permintaan provinsi sekitar bulan April, jadi masih berjalan sampai sekarang, kan banyak toko thrifting itu,"jelas Sony, Selasa (16/5/2023).

Sony menjelaskan, para pedagang tidak perlu khawatir terkait pendataan ini. Ia memastikan, pihaknya hanya mendata dan memberikan imbauan kepada pelaku usaha, bukan mengambil barang dagangan.

"Petugas kita mengimbau untuk tidak lagi melakukan pembelian kepada pengepul ataupun pengimpor. Jadi intinya hanya ngabisin stok yang ada. Karena kan mereka udah ngeluarin modal buat beli barangnya, kasihan kalau kita main tutup aja, modal beli barang dagangan itu kan nggak sedikit,"katanya.

Dia menyebut, pedagang pakaian bekas impor di Kota Depok sebenarnya tidak begitu banyak. Keberadaan pedagang thrifting, sambung dia, diperkirakan hanya ada di wilayah perkotaan saja. Daerah seperti Kecamatan Tapos diprediksinya tidak ada pelaku usaha pakaian bekas impor.

Disperindag Depok, dikatakannya, mempersilakan para pedagang untuk menghabiskan stok dagangan mereka yang dimiliki saat ini. Namun, pihaknya mengimbau untuk tidak lagi mengambil stok kembali dan mulai merencanakan bidang usaha lain sebagai pengganti jual beli thrifting.

"Diimbau untuk mempersiapkan (bidang usaha lain), karena memang impor sudah diputus. Sekarang banyak kok yang sudah nggak dapat lagi atau sulit mengambil barang lagi, sudah banyak,"ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika