REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek Bukit Algoritma yang mangkrak sejak groundbreaking dua tahun lalu, dinilai berpotensi membebani keuangan negara meskipun diklaim tidak menggunakan APBN. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Amin Ak menilai pelibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Amarta Karya dalam proyek ini pada akhirnya bisa menyeret keuangan negara.

Menurut Amin, dari sejumlah kasus proyek bermasalah antara lain LRT Palembang hingga Bandara Kertajati, meskipun awalnya tidak menggunakan anggaran dari negara. Namun, karena proyek bermasalah, negara terpaksa menyuntikkan modal kepada BUMN atau perusahaan-perusahaan yang belum menyelesaikan proyek tersebut.

"Saat BUMN mengerjakan megaproyek bernilai triliunan rupiah, biasanya mereka menerbitkan surat utang dengan jaminan pemerintah. Karena keuangan BUMN akan mengalami bleeding jika tidak menerbitkan surat utang," ujar Amin saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Amin menilai perlunya jaminan dari pemerintah agar investor swasta mau membeli surat utang tersebut. Dengan cara itu, swasta yakin jika terjadi masalah dengan proyek, investasi mereka mendapatkan proteksi lewat penjaminan pemerintah.