REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek Bukit Algoritma yang mangkrak sejak groundbreaking dua tahun lalu, dinilai berpotensi membebani keuangan negara meskipun diklaim tidak menggunakan APBN. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Amin Ak menilai pelibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Amarta Karya dalam proyek ini pada akhirnya bisa menyeret keuangan negara.

Menurut Amin, dari sejumlah kasus proyek bermasalah antara lain LRT Palembang hingga Bandara Kertajati, meskipun awalnya tidak menggunakan anggaran dari negara. Namun, karena proyek bermasalah, negara terpaksa menyuntikkan modal kepada BUMN atau perusahaan-perusahaan yang belum menyelesaikan proyek tersebut.

"Saat BUMN mengerjakan megaproyek bernilai triliunan rupiah, biasanya mereka menerbitkan surat utang dengan jaminan pemerintah. Karena keuangan BUMN akan mengalami bleeding jika tidak menerbitkan surat utang," ujar Amin saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Amin menilai perlunya jaminan dari pemerintah agar investor swasta mau membeli surat utang tersebut. Dengan cara itu, swasta yakin jika terjadi masalah dengan proyek, investasi mereka mendapatkan proteksi lewat penjaminan pemerintah.

"Saya khawatir, meskipun proyek Bukit Algoritma sampai saat ini mangkrak, namun investasi sudah dikucurkan. Perlu audit dan investigasi untuk mencegah APBN terseret oleh proyek ini," ujar Amin.

Lebih jauh Amin mengungkapkan, berbagai proyek mangkrak yang ada, itu semua karena buruknya perencanaan. Proyek tidak didukung dengan studi kelayakan atau feasibility studies yang dilakukan secara profesional.

"Sejak awal, Gubernur Ridwan Kamil sudah mengingatkan kelemahan proyek Bukit Algoritma ini. Tapi peringatan itu dianggap angin lalu," tegas Amin.

Amin menyampaikan konsep Silicon Valley itu menggabungkan tiga pilar. Yakni, universitas dengan kapasitas riset dan inovasi tinggi, industri pendukung yang mendukung inovasi, serta institusi finansial yang siap mendanai proyek riset dan rintisan (start up).

Amin mensinyalir ketiga pilar yang akan menopang keberlangsungan proyek tersebut tidak terwujud. "Dalam dua tahun terakhir sejak groundbreaking, tidak ada terobosan riil untuk memenuhi tiga pilar tersebut," ujar Amin.

Selain itu, Amin menilai, selain tidak memiliki perencanaan matang, proyek bukit Algoritma tidak memertimbangkan situasi nasional maupun global yang dihantam pandemi. Banyak perusahaan besar tumbang terdampak pandemi, apalagi proyek rintisan.

"Untuk mencegah munculnya kerugian negara yang timbul sebagai dampak ikutan kegagalan proyek ini, harus ada audit. BUMN Amarta Karya harus memberi penjelasan kepada publik. Komisi VI DPR akan mendalami masalah tersebut," kata Amin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika