REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi kualitas pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing. Hal ini menyusul kedatangan Presiden Joko Widodo ke Lampung beberapa waktu lalu.

"Pak presiden sekarang turun sendiri mengecek kualitas jalan raya berbagai belahan wilayah ini banyak pembelajaran buat kita," ujarnya saat webinar Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023, Rabu (17/5/2023).

Sri Mulyani menyebut banyaknya jalan rusak di daerah membuat Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih proyek pembangunan infrastruktur. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, sekaligus menyiapkan anggaran sebesar Rp 32,7 triliun untuk melakukan perbaikan jalan-jalan yang rusak.

"Pak presiden sendiri melihat sendiri lihat jalan-jalan rusak bahkan mengeluarkan inpres jalan," ucapnya.

Menurut Sri Mulyani lahirnya instruksi presiden harus menjadi pembelajaran bagi setiap daerah dalam penggunaan anggaran. Sri Mulyani menyebut pemerintah daerah tidak hanya mengatur penggunaan anggaran saja tetapi memastikan juga kualitas dari belanja daerah.

"Ini harus jadi pembelajaran bagaimana kualitas belanja kita pembangunan perlu ditingkatkan. Kami siap siaga dengan Pemda untuk mengoptimalkan amanat rakyat, untuk mengoptimalkan anggaran lebih baik," ucapnya.

Sri Mulyani juga meminta kementerian/lembaga melakukan belanja secara kreatif dan inovatif, agar bisa menciptakan value for money atau anggaran yang memberikan dampak masif terhadap perekonomian. Hal ini untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan membuat anggaran bisa diputar tujuan yang lebih baik.

"Cara-cara untuk melakukan belanja kreatif dan menciptakan value for money menurut saya masih sangat kecil birokrasi kita," ucapnya.

Dia mencontohkan salah satu belanja kreatif dan inovatif yang bisa dilakukan yakni mengelola anggaran yang telah dialokasikan pemerintah dan mengembalikannya dalam bentuk dana ataupun dampak yang lebih besar. Dana tersebut dikembalikan bukan masuk ke kas negara saja, tetapi diputar kembali agar bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar.

Maka demikian, perputaran kembali anggaran tersebut menjadi salah satu fungsi anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai suatu instrumen, sehingga dapat melakukan distribusi, alokasi, atau stabilisasi pada saat ekonomi menghadapi kejutan seperti saat pandemi Covid-19.

Sri Mulyani menuturkan belanja kreatif dan inovatif kementerian/lembaga perlu dilakukan karena sektor swasta biasanya belum berani masuk beberapa daerah maupun bidang yang dianggap berisiko tinggi.

"Jadi, mungkin pemerintah perlu masuk dahulu kemudian baru kegiatan ekonominya bergerak dan pemerintah kemudian bisa mulai memberikan ruang itu kepada sektor swasta," tuturnya.

Kendati demikian, Sri Mulyani menyebut belanja kreatif dan inovatif merupakan peranan yang tidak mungkin dilakukan oleh salah satu kementerian/lembaga saja, sehingga harus dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga, bahkan jika memungkinkan pemerintah daerah bisa turut berpartisipasi.

Sri Mulyani pun berterima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang akan terus melakukan inovasi dan kreativitas dalam mengelola anggaran dari sisi value for money.

"Ini merupakan sesuatu yang mungkin perlu terus dijadikan salah satu indikator kualitas belanja," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika