Rabu 17 May 2023 23:25 WIB

Akui Subsidi Mobil Listrik Lambat, KSP Lakukan Evaluasi

KSP menyelenggarakan rapat evaluasi tentang perkembangan program subsidi tersebut.

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: Qommarria Rostanti
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko dalam perhelatan PERIKLINDO Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (17/5/2023).
Foto: Republika/Umi Nur Fadhilah
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko dalam perhelatan PERIKLINDO Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengakui program subsidi mobil listrik masih berjalan lambat di tengah masyarakat. Karena itu, KSP menyelenggarakan rapat evaluasi tentang perkembangan yang minim atas program subsidi tersebut.

“Sekarang masih berjalan lambat,” kata Moeldoko dalam pembukaan perhelatan "PERIKLINDO Electric Vehicle Show (PEVS) 2023" di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Ketua umum Periklindo itu mengatakan pemerintah telah menyelenggarakan rapat evaluasi karena kebijakan subsidi tidak berjalan dengan baik. Rapat evaluasi kembali mempolakan bagaimana mekanisme pemberian subsidi dan insentif tersebut. “Harapannya kebijakan ini ke pembeli nantinya bisa berjalan seperti yang diharapkan,” ujar Moeldoko.

Dia memperkirakan subsidi lambat bisa disebabkan karena subsidi tidak bisa dinikmati semuanya. Selain itu, pemerintah mencoba merumuskan tentang kemungkinan insentif pajak yang dibayarkan satu bulan sekali agar tidak terlalu membebani dealer.

“Keputusan menteri sudah ada, tinggal bagaimana menyiasati lebih memudahkan dan meringankan bagi siapapun,” kata dia.

Moeldoko mengatakan ekosistem mobil listrik sangat panjang, misalnya baterai, controler, dan lain-lain. Dari sisi keuangan, pemerintah mengevaluasi apakah ada kemudahan mengambil anggaran ke bank, atau listrik di rumah. Untuk swasta, mereka akan melihat apakah ada populasinya. “Karena itu pemerintah dan PLN menjadi sinkronisasi,” ujar dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement