REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYDAW – Militer Myanmar mengimpor senjata dengan nilai 1 miliar dolar AS sejak mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada Februari 2021. Persoalan di Myanmar, selama ini menjadi perhatian ASEAN termasuk dalam KTT di Indonesia belum lama ini.
Tom Andrews, the UN Special Rapporteur on Human Rights in Myanmar dalam laporannya, mengungkapkan, sebagian besar senjata diekspor dari Rusia, Cina, dan perusahaan-perusahaan yang bermarkas di Singapura.
Ekspor mereka mencakup senjata, dual-use teknologi, dan bahan pembuat senjata. Menurut Andrews, ekspor oleh negara dan perusahaan itu dilakukan sejak hari kudeta pada 1 Februari 2021 sampai Desember 2022.
‘’Senjata tersebut dan bahan baku untuk pembuatan senjata terus mengalir bersamaan dengan kejahatan yang dilakukan militer Myanmar,’’ ujar Andrews seperti dilansir laman berita Aljazirah, Kamis (18/5/2023).
Teridentifikasi, lebih dari 12.500 pembelian atau catatan pengapalan secara langsung ke militer Myanmar atau dealer senjata yang bekerja atas kepentingan militer. ‘’Jenis dan volume barang yang dipasok untuk militer Myanmar beragam sejak terjadi kudeta.’’
Militer mendapatkan suplai senjata dan peralatan dari jet tempur hingga drone, peralatan komunikasi, serta komponen-komponen bagi kapal angkatan laut mereka. Senjata dan peralatan terkait dari Rusia bernilai 406 juta dolar AS.
Entitas dari Cina 254 juta dolar AS sedangkan entitas yang beroperasi dari Singapura juga senilai 254 juta dolar AS. Persenjataan ada pula yang berasal dari entitas di India dengan nilai 51 juta dolar AS dan Thailand 28 juta dolar AS.
Entitas milik negara dari Rusia, Cina, dan India diindetifikasi Andrews dalam laporan sebagai para pengekspor ke junta militer Myanmar. Lebih dari 947 juta dolar perdagangan terkait senjata diterima langsung entitas yang dikendalikan militer Myanmar.
Misalnya, direktorat pengadaan, direktorat industri pertahanan atau unit spesifik militer, misalnya AU Myanmar atau Tatmadaw Basic Training School. ‘’Ini berarti, militer sendiri terdaftar sebagai penerima dokumen perdagangan itu,’’ kata Andrews dalam laporannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika