REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perombakan atau reshuffle kabinet kembali menguat pascapenetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, dalam kasus dugaan korupsi kasus BTS Bakti Kominfo. Namun, belum dapat dipastikan, apakah pengganti Johnny G Plate masih jatah menteri dari Partai Nasdem atau justru diisi partai lain.
"Apakah kalau ada reshuffle pada Johnny G Plate karena kasus tersangkanya, ini diserahkan kepada Nasdem atau diganti dan diberikan kepada partai politik yang lain. Ini menjadi rumit dan masih menjadi teka-teki yang saya kira jadi misteri, hanya Presiden yang tahu," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno dalam keterangannya kepada Republika, Kamis (18/5/2023).
Adi mengatakan, publik dapat menilai sendiri nantinya langkah yang diambil Presiden Joko Widodo dalam menunjuk menteri pengganti posisi yang sebelumnya diisi Sekjen Partai Nasdem tersebut. Dia mengatakan, kalau kursi Menkominfo tidak dikembalikan ke Nasdem, penetapan tersangka ini juga mementum Jokowi mengurangi jatah menteri Nasdem.
"Kalau ini tidak dikembalikan ke Nasdem jatah kursi menkominfonya, ini jelas bagian dari bentuk pengurangan jatah politik Nasdem ya mungkin karena dianggap berseberangan dengan pemerintah," ujar Adi.
Dia melanjutkan, sebaliknya jika jatah kursi Menkominfo kembali diisi dari menteri Nasdem, Jokowi membuktikan hal ini tidak berkaitan dengan pengurangan jatah menteri Nasdem.
"Tapi kalau dikembalikan lagi ke Nasdem jatah menkominfo ya saya kira ini kasus hukum yang membelit Johnny G Plate, nggak ada kaitan dengan jatah pengurangan menteri dari Nasdem," ujarnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga meyakini reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi nantinya hanya untuk kursi Menkominfo. Dia meragukan penetapan tersangka Johnny G Plate menjadi momentum Jokowi mengganti menteri dari Nasdem lainnya, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Karena itu, publik menanti langkah Jokowi untuk memastikan, apakah penetapan tersangka ini menjadi momentum mendepak Nasdem dari pemerintahan atau murni berkaitan kasus hukum Johnny G Plate.
"Apakah ini menjadi momentum untuk me-reshuffle menteri Nasdem yang lain, rasa-rasanya tidak ya. Karena ini murni kasus hukum bukan kasus politik jadi yang di-reshuffle itu adalah menteri yang hanya sebatas tersangkut kasus hukum," ujarnya.
"Sementara dua menteri Nasdem lainnya karena tidak ada kasus hukum tidak akan ada persoalan apapun, tidak akan tersentuh terkait dengan reshuffle itu. Saya meyakini ini hanya dilokalisasi pada menteri yang terjaring kasus hukum saja. menteri-menteri yang lain aman kira kira," katanya menambahkan.
Sementara, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, Partai Nasdem menerima penetapan pelaksana tugas (Plt) ataupun reshuffle posisi menteri komunikasi dan informatika usai telah ditetapkan tersangka Johnny G Plate. Paloh menyebut, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo.
"Tadi bagaimana dengan Plt Johnny G Plate, direshufflenya? kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden dan kita tidak pernah bergoyah," ujar Paloh dalam konferensi persnya di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta, Rabu (17/5/2023).
Karena itu, Partai Nasdem tidak akan ikut campur terkait penentuan pengganti Johnny G Plate apabila tidak diminta oleh Presiden Jokowi.
"Artinya, untuk mengatakan apa yang telah kita utarakan agar konsistensi itu paling tidak itu sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dan sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada," ujarnya.
Dia melanjutkan, termasuk juga Partai Nasdem tidak akan mengajukan nama pengganti untuk mengisi jabatan Menkominfo. Paloh juga menilai bukan kewenangan Nasdem untuk memastikan, apakah pengganti Johnny G Plate nantinya masih menjadi porsi Partai Nasdem atau tidak.
"Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan. Salah-salah presiden nggak suka, nggak ada yang lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh Presiden," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika