REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan penanganan stunting tidak boleh berhenti meski Presiden RI berganti.
"Siapa pun presiden, gubernur, wali kota, camat, dan lurah yang berganti maka penanganan stunting harus berkelanjutan selama kita masih hidup," kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungan kerja ke Balai Penyuluhan Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (19/5/2023).
Didampingi Gubernur Riau Syamsuar di balai penyuluhan tersebut Menko PMK Muhadjir Effendy juga menyerahkan bantuan makanan bergizi kepada keluarga anak berisiko stunting. Menko PMK mengatakan untuk menangani stunting berkelanjutan tidak mudah, harus kerja keras. Apalagi, jika ingin menjadi negara maju maka angka stunting harus di bawah 10 persen.
Sebab, katanya, untuk membangun negara harus didukung oleh sumber daya manusia yang sehat dan SDM sehat ditentukan sejak lahir tidak stunting. Karena itu, penurunan angka stunting juga harus terintegrasi dengan penanganan keluarga miskin.
"Tidak boleh ada lagi warga di Pekanbaru atau di Riau memiliki anak stunting tapi tidak menerima bantuan karena belum terdata dalam keluarga miskin. Jika tidak terdata di kota maka keluarga itu masih bisa menerima bantuan sosial di provinsi maupun kementerian," kata Muhadjir.
Untuk lurah dan penggerak PKK, katanya, harus tahu warga mereka yang hamil, menggerakkan bidan desa untuk melihat kondisi kesehatan ibu hamil. Jika mereka dari keluarga tidak mampu maka harus dicek apakah telah menerima bantuan sosial atau belum.
Jika belum, katanya, harus diberikan bansos. Dana desa bisa dipakai untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem atau dari APBD. Dia juga meminta puskesmas agar tidak lagi memberi biskuit sebagai makanan tambahan bagi ibu hamil, tapi mengganti dengan makanan lokal yang bergizi.
"Di Pekanbaru, banyak ikan yang mengandung protein, ini lebih sehat, ikan memiliki protein lebih bagus untuk ibu hamil dan janinnya. Ibu hamil rajin memeriksakan kandungan dengan USG di puskesmas. Ini nggak bayar. Awas, ya, kalau bayar. Dengan demikian, jika ada tanda-tanda stunting bisa langsung diintervensi. Sebab, penanganan stunting lebih mudah ketika bayi masih dalam kandungan," katanya.
Kepala Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Riau Mardalena Wati Yulia menjelaskan agenda Menko PMK adalah berdialog dengan keluarga yang anaknya tergolong stunting. Berdialog dengan tim pendamping keluarga, seperti bidan, kader KB dan kader PKK. Tentunya untuk menggali masalah di lapangan.
"Diharapkan dengan kunjungan ini bisa menjadi penyemangat kita. Apalagi Menko PMK merupakan ketua pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Nasional," ujarnya.
Di Pekanbaru, Menko PMK juga menyerahkan bantuan makanan bergizi kepada keluarga yang memiliki anak stunting. Kecamatan Marpoyan Damai dipilih untuk dikunjungi Menko PMK karena selama ini sangat proaktif berupaya menurunkan angka stunting di wilayahnya. Bahkan, sudah memiliki aplikasi sendiri yang berfungsi mendeteksi anak berisiko stunting.
Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan melalui program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) maka sudah ada 318 anak dapat pendampingan gizi. "Bahkan kini ada tambahan 200-an keluarga yang mendapat pendampingan agar mereka menerima makanan yang bergizi beras, telur dan susu bagi keluarga berisiko stunting. Petugas pendamping juga menerima insentif," ujar Indra Pomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika