REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan transaksi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi yen Jepang atau Samurai Bond sebesar 104,8 miliar yen pada 19 Mei 2023. Pada penerbitan kali ini, terdapat empat seri yang diterbitkan yaitu RIJPY0526B tenor tiga tahun, RIJPY0528B tenor lima tahun, RIJPY0530 tenor tujuh tahun, dan RIJPY0533 tenor 10 tahun. Untuk obligasi dengan tenor tujuh tahun dan 10 tahun adalah Blue Bonds atau obligasi biru.

Dengan demikian, pemerintah pun telah menerbitkan SUN Blue Bonds untuk pertama kalinya berdenominasi yen Jepang (Samurai Bond) sebesar 20,7 miliar yen Jepang. Transaksi ini merupakan komitmen pemerintah terhadap sustainable financing, khususnya dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), sekaligus kemajuan signifikan untuk blue financing. Penerbitan Blue Bonds ini juga sejalan dengan strategi pembiayaan pemerintah untuk mendiversifikasi instrumen pembiayaan serta memperluas basis investor.

Penerbitan Blue Bonds ini mengacu pada SDGs Government Securities Framework (SDGs Framework) yang disusun pemerintah pada 2021 yang telah mendapatkan Second Party Opinion dari CICERO dan IISD. SDGs Framework serta kebijakan blue financing juga telah disosialisasikan kepada para calon investor Jepang. Transaksi penerbitan Blue Bonds di pasar Jepang ini mendapat sambutan positif dari para investor.

Penerbitan Samurai Bond kali ini ditujukan untuk pembiayaan defisit APBN 2023. Dana hasil penerbitan Blue Bonds untuk mendanai proyek-proyek yang masuk kualifikasi Eligible SDGs Expenditures dalam SDGs Framework. Sektor-sektor yang memenuhi syarat diseleksi melalui mekanisme Climate Budget Tagging untuk menandai belanja SDGs yang memenuhi syarat Blue Focus.

Penerbitan Blue Bonds ini didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian/Lembaga yang memiliki proyek sebagai underlying, serta United Nations Development Programme (UNDP). “Penerbitan Blue Bonds akan melengkapi portofolio pembiayaan APBN dan menunjukkan semakin kuatnya komitmen Pemerintah terhadap pembiayaan berkelanjutan. Selain itu, kami juga mengharapkan bahwa penerbitan Blue Bonds akan membuka alternatif pembiayaan biru lainnya untuk Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menyambut positif penerbitan Sovereign Blue Bonds pertama di dunia berdasarkan ICMA Principles ini. 

"Keberhasilan penerbitan ini tidak terlepas dari sinergi yang erat antara Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Teknis terkait dalam mempersiapkan penerbitan Samurai Blue Bonds. Kami berharap penerbitan Samurai Blue Bonds ini menjadi salah satu best practices blue financing pada keketuaan Indonesia di ASEAN dan Pertemuan Tingkat Tinggi Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) pada akhir tahun 2023,” ujar Jodi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika