REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pertemuan antara pihak Gedung Putih dan negosiator kongres dari Partai Republik untuk menaikkan plafon utang Pemerintah AS sebesar 31,4 triliun dolar AS berakhir tanpa ada kemajuan. Hal ini diungkapkan oleh kedua belah pihak dan belum ada rencana pertemuan tambahan yang ditetapkan.

Dikutip dari Reuters, pembicaraan sengit yang juga sempat terhenti selama beberapa jam menimbulkan ketidakpastian mengingat waktu sudah kurang dari dua pekan sebelum 1 Juni. Hal itu, seperti sudah diperingatkan oleh Kementerian Keuangan AS, menjadi tenggat bahwa pemerintah federal AS tidak dapat membayar semua utangnya. Itu akan memicu bencana gagal bayar atau default.

Sementara, pihak Gedung Putih mengakui bahwa perbedaan serius tetap ada dengan Partai Republik, yang mengendalikan House of Representatives. Presiden AS Joe Biden mengatakan, masih yakin default dapat dihindari.

"Saya masih yakin kami akan dapat menghindari default dan kami akan menyelesaikan sesuatu yang layak," kata Biden kepada wartawan di Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023).

Partai Republik mengatakan mereka tidak akan menyetujui peningkatan batas pinjaman pemerintah federal tanpa kesepakatan tentang pemotongan belanja yang tajam.

"Terus ada perbedaan yang nyata antara pihak-pihak mengenai masalah ini," kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre.

Pemimpin Partai Republik dalam pembicaraan mengatakan tidak ada kemajuan yang dicapai. "Kami melakukan diskusi yang sangat, sangat terbuka tentang di mana kami berada dan berbicara tentang di mana hal-hal harus dilakukan," kata Perwakilan Republik Garret Graves kepada wartawan di Capitol.

Dia juga menyuarakan pernyataan Ketua House of Representatives AS Kevin McCarthy bahwa kemajuan perlu dilakukan untuk mengubah arah kebijakan defisit pemerintah AS dan utang yang meningkat pesat.

"Kami harus melakukan belanja lebih sedikit dari tahun sebelumnya," kata McCarthy.

Pembicaraan kedua belah pihak juga masih menggantung karena Biden masih berada di Jepang guna mengikuti pertemuan G7. Partai Republik mendorong pemotongan belanja yang tajam sebagai ganti kenaikan batas pinjaman yang diberlakukan sendiri oleh pemerintah. Langkah ini dinilai perlu dilakukan secara teratur untuk menutupi biaya pengeluaran dan pemotongan pajak yang sebelumnya disetujui oleh anggota parlemen.

Partai Republik mengendalikan House of Representatives dengan selisih 222-213. Sementara, Partai Demokrat memiliki mayoritas 51-49 di tingkat Senat. Hal ini membuat sulit untuk mewujudkan adanya kesepakatan di dua kamar parlemen AS tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika